Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menetapkan status siaga satu dan menggelar apel bersama di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, pada Sabtu, 7 Maret 2026. Kebijakan ini dipandang sebagai penegasan kesiapan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi kemungkinan kondisi darurat di tengah dinamika geopolitik global yang memanas.
Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE), Anton Aliabbas, menilai penetapan siaga satu yang disertai apel khusus di Monas bertujuan menyampaikan pesan bahwa TNI telah bersiap menghadapi situasi kedaruratan. Ia juga menyebut pemerintah berharap masyarakat tetap tenang dan bijak menyikapi eskalasi konflik di Timur Tengah, serta tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.
Menurut Anton, perintah siaga satu merupakan bentuk konsolidasi awal kekuatan untuk mencermati perkembangan geopolitik, meski situasi nasional disebut belum dalam kondisi genting. Ia menilai langkah tersebut bersifat preventif agar TNI tidak terlambat merespons perkembangan situasi yang dapat berdampak hingga ke dalam negeri.
Perintah siaga tingkat 1 bagi seluruh jajaran TNI tertuang dalam Telegram Panglima TNI Nomor TR/283/2026 yang ditandatangani Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun pada 1 Maret 2026. Dalam telegram itu, status siaga tingkat 1 berlaku sejak 1 Maret 2026 hingga waktu yang belum ditentukan, dengan instruksi kepada seluruh satuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan operasional.
Anton menjelaskan dinamika keamanan global berkembang cepat, sementara sejumlah analis memprediksi potensi krisis global dapat meningkat apabila perang berlangsung lebih dari empat bulan. Ia menyinggung kemungkinan terganggunya rantai pasok dan kenaikan harga minyak dunia yang berpotensi memicu kenaikan harga BBM dan sejumlah barang di dalam negeri, sehingga dapat memengaruhi stabilitas domestik.
Ia juga menyoroti bahwa Indonesia sempat mengalami dinamika nasional yang cukup tinggi pada pertengahan 2025. Karena itu, peningkatan kesiapsiagaan dinilai penting untuk mengantisipasi potensi meluasnya konflik ke Asia Tenggara dan Asia Timur, dengan dua titik rawan yang disebut saat ini adalah Laut China Selatan dan Selat Taiwan.
“Sekalipun kita bukan pihak yang terlibat, kemungkinan mengalami dampak kolateral menjadi terbuka. Terlebih wilayah perairan Indonesia memiliki empat dari 10 chokepoint yang ada di dunia,” kata Anton. Ia menambahkan, pengalaman konflik di Timur Tengah menunjukkan serangan dapat meluas ke negara sekitar yang memiliki fasilitas militer milik atau yang digunakan pihak yang bertikai. “Dengan demikian, wilayah Indonesia menjadi tidak imun terhadap serangan militer, apabila konflik bersenjata terjadi di kawasan,” ujarnya.
Selain itu, Anton menyebut wilayah Indonesia berada dalam jangkauan rudal jelajah yang dimiliki sejumlah negara di kawasan, seperti Australia, Korea Utara, dan Tiongkok. Ia juga menilai kebijakan atau sikap Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang kerap tidak terduga turut menambah kompleksitas dinamika global.
Dalam situasi tersebut, Anton menekankan pentingnya penguatan kerja sama regional, termasuk melalui ASEAN. Ia menilai peneguhan komitmen kawasan sebagai wilayah damai, bebas, dan netral (Zone of Peace, Freedom, and Neutrality/ZOPFAN) perlu diperkuat di tengah ketidakpastian keamanan.
Pernyataan Anton terkait isu ini disampaikan kepada Kompas.com pada Senin, 9 Maret 2026.
