Inflasi menjadi salah satu indikator utama stabilitas perekonomian, terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia. Sejumlah kajian dalam ekonomi moneter menunjukkan bahwa pergerakan inflasi tidak hanya dipengaruhi faktor domestik, tetapi juga dapat bergerak searah lintas negara akibat keterkaitan perdagangan dan sistem keuangan internasional.
Salah satu kajian internasional berjudul International Comovements in Inflation Rates and Country Characteristics (Christopher J. Neely dan David E. Rapach, 2011) menyoroti bagaimana guncangan makroekonomi dari suatu negara dapat menyebar ke negara lain melalui perdagangan barang dan jasa serta aset internasional. Dalam penelitian tersebut, faktor dunia disebut menjelaskan rata-rata 35% variabilitas inflasi tahunan di 64 negara, faktor regional 16%, sementara komponen spesifik negara 49%.
Penelitian yang sama juga membandingkan hasil itu dengan kondisi di Amerika Serikat sebagai serikat mata uang. Untuk 18 wilayah metropolitan AS, faktor nasional disebut menjelaskan rata-rata 92% volatilitas inflasi, sedangkan komponen regional dan metropolitan masing-masing hanya 1% dan 6%. Gambaran ini digunakan untuk menekankan bahwa integrasi ekonomi dalam serikat mata uang jauh lebih kuat dibandingkan integrasi dalam perekonomian global.
Dari sisi tren historis, kajian internasional tersebut mencatat inflasi dunia relatif rendah pada 1950-an dan 1960-an, lalu meningkat tajam pada awal 1970-an, bertahan tinggi pada awal 1980-an, kemudian turun tajam pada akhir 1980-an dan tetap rendah setelahnya. Pola ini dikaitkan dengan episode yang sering disebut sebagai Inflasi Hebat pada 1970-an dan disinflasi setelahnya pada 1980-an. Para peneliti dalam literatur tersebut umumnya menilai perubahan gagasan mengenai tujuan dan ruang lingkup kebijakan moneter sebagai faktor penting dalam perkembangan episode itu.
Dalam konteks Asia, penelitian itu menyoroti adanya lonjakan besar pada awal 1970-an yang diikuti penurunan cukup besar. Contoh perilaku inflasi di Indonesia, Filipina, Korea Selatan, dan Thailand pada periode 1970–1985 menunjukkan kenaikan inflasi yang konsisten dan cukup besar di kawasan, dengan peningkatan di Indonesia dan Filipina disebut menonjol. Kajian tersebut juga mencatat bahwa inflasi di Asia tampak mulai meningkat pada 1971–1972, sebelum kenaikan harga minyak pertama pada musim panas 1973 dan lonjakan yang lebih besar pada akhir 1973, sehingga guncangan minyak tidak dipandang sebagai satu-satunya penjelasan.
Penelitian itu menekankan peran kebijakan moneter, termasuk melalui pengaturan nilai tukar. Salah satu contoh yang disebut adalah depresiasi dolar sekitar 20% pada 1969–1973 yang dinilai berpotensi mengekspor sebagian inflasi ke Asia melalui rezim nilai tukar tetap di beberapa negara, termasuk Filipina, Indonesia, Korea Selatan, Thailand, Sri Lanka (hingga 1972), dan Singapura (hingga 1971).
Selain itu, kajian internasional tersebut menyebut pentingnya faktor dunia dalam menjelaskan variabilitas inflasi berbeda-beda antarnegara. Dalam regresi cross-sectional bivariat, tujuh variabel—keterbukaan perdagangan, kualitas kelembagaan, perkembangan keuangan, rata-rata PDB riil per kapita, inflasi rata-rata, volatilitas inflasi, dan independensi bank sentral—disebut sangat menjelaskan variasi proporsi varians inflasi antarnegara.
Sementara itu, dari sisi nasional, jurnal berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia (Meita Nova Yanti Panjaitan dan Wardoyo, Jurnal Ekonomi Bisnis Volume 21, Desember 2016) menempatkan inflasi sebagai isu yang terus menjadi perhatian. Kajian tersebut merangkum pandangan monetaris yang menekankan kelebihan penawaran uang sebagai penyebab utama inflasi, serta pandangan Keynesian yang menambahkan bahwa tanpa ekspansi uang beredar pun, kelebihan permintaan agregat dapat terjadi melalui kenaikan konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, atau ekspor bersih.
Jurnal tersebut juga memuat konteks bahwa inflasi di Indonesia dapat dipengaruhi kenaikan harga komoditas impor (imported inflation) dan membengkaknya utang luar negeri akibat depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya. Dalam kerangka itu, stabilisasi nilai tukar dipandang penting untuk mengendalikan tekanan inflasi, mengingat ketidakstabilan kurs dapat mempengaruhi arus modal, investasi, dan perdagangan internasional, serta berdampak pada biaya produksi di negara yang banyak mengimpor bahan baku industri.
Dalam periode pengamatan 2006–2014, jurnal tersebut mencatat inflasi Indonesia bersifat fluktuatif. Inflasi tertinggi disebut terjadi pada Februari 2006 sebesar 17,92%, sementara inflasi terendah terjadi pada November 2009 sebesar 2%.
Jurnal nasional itu juga menggambarkan perkembangan jumlah uang beredar (JUB) yang meningkat dari tahun ke tahun, meski pertumbuhannya naik turun. Disebutkan bahwa pada Desember 2006 JUB sebesar Rp1.382.074 dan meningkat hingga Desember 2014 menjadi Rp4.170.731. Di sisi lain, perkembangan suku bunga 2006–2014 menunjukkan suku bunga tertinggi terjadi pada 2006 sebesar 12,75% (Januari–April), kemudian menurun hingga berada di level 7,75% pada tahun-tahun berikutnya, yang diposisikan sebagai bagian dari kebijakan moneter Bank Indonesia untuk menstabilkan perekonomian terhadap inflasi.
Kesimpulan utama jurnal nasional tersebut menyatakan bahwa jumlah uang beredar dan BI Rate berpengaruh signifikan terhadap laju inflasi di Indonesia. Sementara itu, kurs dan ekspor bersih disebut tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap inflasi. Namun, saat diuji secara simultan, kurs, jumlah uang beredar, BI Rate, dan ekspor bersih dinyatakan bersama-sama memiliki pengaruh terhadap inflasi di Indonesia.
Secara gabungan, rangkaian kajian tersebut menunjukkan bahwa inflasi dapat dipahami sebagai fenomena yang dipengaruhi faktor global, regional, dan domestik. Di tingkat dunia, peristiwa besar seperti guncangan minyak, perubahan produktivitas, kebijakan moneter ketat, serta dinamika utang disebut berkaitan dengan perubahan tren inflasi. Sementara di Indonesia, perhatian utama dalam kajian yang dirangkum menempatkan instrumen moneter seperti jumlah uang beredar dan suku bunga kebijakan sebagai faktor yang dinilai signifikan dalam mempengaruhi laju inflasi.
