Kebijakan tarif “timbal balik” (resiprokal) Presiden Amerika Serikat Donald Trump memunculkan kekhawatiran baru bagi perekonomian Indonesia. Sejumlah ekonom menilai dampaknya dapat merembet dari penurunan ekspor, tekanan pada industri padat karya, hingga risiko meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan kemiskinan. Namun, di saat yang sama, kebijakan ini juga dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk mengisi ruang pasar yang ditinggalkan negara pesaing yang terkena tarif lebih tinggi.
Pemerintah Indonesia menyatakan telah menyiapkan strategi sejak awal tahun untuk menghadapi penerapan tarif resiprokal AS, termasuk melakukan negosiasi dengan pemerintah AS. Kementerian Luar Negeri menilai kebijakan tersebut berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke pasar AS.
Amerika Serikat selama ini menjadi salah satu penyumbang surplus perdagangan nonmigas Indonesia. Catatan Kementerian Perdagangan menunjukkan kontribusi surplus dari AS pada 2024 mencapai US$16,08 miliar dari total surplus perdagangan nonmigas sebesar US$31,04 miliar.
Trump mengumumkan pengenaan tarif dasar dan bea masuk atas barang dari lebih 180 negara, termasuk Indonesia. Barang Indonesia yang masuk ke AS dikenakan tarif 32%, yang disebut sebagai timbal balik atas tarif Indonesia terhadap barang AS yang diklaim mencapai 64%. Besaran tarif Indonesia hanya berbeda 2% dari China (34%), dan lebih rendah dibanding Thailand (36%), Sri Lanka (44%), Vietnam (46%), serta Kamboja (49%).
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan kebijakan ini berpotensi memicu resesi ekonomi Indonesia pada kuartal IV 2025. Ia mengaitkan risiko tersebut dengan potensi turunnya ekspor, melemahnya penerimaan pajak, rendahnya harga komoditas, terbatasnya ruang fiskal untuk stimulus tambahan, serta melemahnya konsumsi rumah tangga. Bhima juga menyebut korelasi ekonomi Indonesia dengan AS, yakni setiap 1% penurunan pertumbuhan ekonomi AS dapat menurunkan ekonomi Indonesia sebesar 0,08%.
Bhima menilai sektor yang bergantung pada ekspor ke AS berisiko berada “di ujung tanduk”, terutama industri otomotif dan elektrik. Data Kementerian Perdagangan mencatat ekspor mesin dan perlengkapan elektrik Indonesia ke AS pada 2024 mencapai US$4,1 miliar.
Ia juga memperkirakan tekanan besar pada sektor padat karya seperti pakaian jadi dan tekstil. Ekspor produk pakaian dan aksesoris (rajutan) Indonesia ke AS mencapai US$2,4 miliar, sementara pakaian dan aksesoris (bukan rajutan) sebesar US$2,1 miliar. Menurut Bhima, tarif yang lebih tinggi dapat mendorong merek internasional mengurangi pesanan dari pabrik di Indonesia. Pada saat yang sama, Indonesia berisiko dibanjiri produk dari negara lain yang mencari pasar alternatif. Bhima turut menyoroti belum direvisinya Permendag 8/2024 terkait impor, yang dinilai memperberat situasi ketika ekspor melemah dan tekanan impor meningkat.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menyebut sekitar separuh produk tekstil Indonesia diekspor ke AS. Ia menilai tarif yang lebih tinggi akan melemahkan penetrasi produk Indonesia ke pasar AS, di tengah kondisi industri tekstil yang menurutnya sedang tertekan, dengan penutupan pabrik, penghentian karyawan, hingga relokasi.
Dari sisi pelaku industri, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengkhawatirkan penurunan permintaan dan membesarnya kelebihan pasokan pakaian jadi dari negara produsen seperti China, Bangladesh, dan Vietnam. Ia menilai Indonesia berpotensi menjadi tujuan limpahan produk akibat perang tarif, padahal pasar domestik selama ini menjadi tumpuan ketika pasar global bergejolak. Jemmy mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan non-tariff barrier untuk melindungi industri kecil-menengah (IKM) dan sektor tekstil serta produk tekstil dari serbuan impor, terutama pakaian jadi.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyatakan industri berorientasi ekspor yang memiliki permintaan besar dari pasar AS akan lebih sulit bertahan. Ia memperkirakan sektor garmen, sepatu, karet, perikanan, dan furnitur akan sangat terdampak karena porsi ekspor ke AS yang besar serta keterkaitan rantai pasok dengan UMKM dan keterbatasan fleksibilitas untuk diversifikasi pasar dalam waktu cepat. Kekhawatiran terbesar, menurut Shinta, adalah tekanan PHK yang lebih besar di sektor padat karya, khususnya garmen. Sektor lain seperti CPO, biofuel, komponen elektrik, permesinan, atau kendaraan juga disebut berpotensi terdampak negatif, meski diperkirakan lebih tangguh karena peluang diversifikasi pasar atau mengandalkan permintaan domestik.
Guru besar ekonomi IPB University Didin S. Damanhuri menilai kebijakan tarif AS dapat memicu pelemahan nilai tukar rupiah dan memprediksi kurs berpeluang menembus Rp17.000 per dolar AS dalam jangka dekat, yang disebutnya sebagai batas psikologis. Ia mengingatkan bahwa pemerintah memiliki utang besar berdenominasi dolar, sehingga pelemahan rupiah dapat meningkatkan beban belanja bunga utang.
Berdasarkan data Bank Indonesia, utang luar negeri Indonesia per Januari 2025 mencapai US$427,5 miliar atau setara Rp6.997 triliun dengan asumsi kurs Rp16.370 per dolar AS. Didin juga menyebut pelemahan rupiah berpotensi menciptakan sentimen negatif di pasar modal dan berdampak pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Ia mengutip data bahwa sepanjang Januari hingga 6 Maret 2025, terjadi aliran modal asing keluar (capital outflow) sebesar Rp20,12 triliun, belum termasuk dampak lanjutan dari kebijakan tarif.
Menurut Didin, korporasi besar dengan utang dolar juga bisa tertekan, bahkan berpotensi pailit, sehingga perusahaan dapat memilih melakukan PHK. Apindo mencatat jumlah tenaga kerja terdampak PHK mencapai 40.000 orang pada Januari–Februari 2025, ditambah 250.000 orang yang dirumahkan pada tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penganggur pada Agustus 2024 sebesar 7,47 juta orang.
Didin memperingatkan bahwa kenaikan pengangguran dapat mendorong lonjakan kemiskinan. Pada 2024, tercatat 67,69 juta orang atau 24,23% penduduk masuk kategori rentan miskin, di luar kelompok miskin sebanyak 25,22 juta orang atau 9,03%. Ia menilai dampak kebijakan tarif tidak hanya berputar di pasar uang, tetapi dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan berimplikasi pada aspek sosial, politik, dan keamanan.
Di tengah ancaman tersebut, sejumlah ekonom melihat adanya peluang. Direktur Eksekutif CORE Mohammad Faisal menilai target utama tarif AS justru negara pesaing Indonesia seperti China, Vietnam, Thailand, Kamboja, Bangladesh, Sri Lanka, dan lainnya. Menurutnya, Indonesia dapat mengambil pangsa pasar yang ditinggalkan kompetitor, meski peluang itu tidak otomatis terjadi dan membutuhkan strategi yang tepat.
Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia Redma Gita Wirawasta juga melihat situasi ini sebagai “kocok ulang” peta ekspor. Ia menilai negara dengan defisit perdagangan lebih kecil berpeluang menaikkan pangsa pasar ekspor ke AS yang ditinggalkan negara dengan defisit besar. Namun, ia menekankan pesaing utama tetap industri dalam negeri AS karena tidak terkena tarif, sementara produksi di AS dinilai lebih mahal.
Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti menyoroti pelajaran dari Vietnam pada perang dagang AS–China 2019. Menurutnya, Vietnam mampu mensubstitusi produk China di pasar AS dan memudahkan investasi asing masuk. Esther menyebut Vietnam memiliki tingkat kemiripan produk ekspor yang tinggi dengan China, sehingga dapat mengisi ruang yang ditinggalkan. Ia juga menyebut Vietnam memiliki fasilitas Generalized System of Preferences (GSP) dan Bilateral Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) dengan AS sejak 1994, serta adanya potensi pelabelan ulang produk China di Vietnam.
Esther menambahkan, Vietnam piawai menangkap relokasi investasi, termasuk dari perusahaan manufaktur di China. Ia menyebut sekitar 23 perusahaan AS merelokasi investasi dari China ke Vietnam, dengan faktor kunci kemudahan perizinan yang disebut hanya memerlukan waktu dua bulan untuk mendapatkan izin investasi.
Meski tingkat kesamaan ekspor Indonesia dengan China ke AS dinilai relatif lebih sedikit, Esther menilai masih ada peluang pada sejumlah produk yang dibutuhkan AS, seperti mineral, logam, dan barang konsumen. Ia menyebut Indonesia memiliki 10 komoditas utama ekspor, antara lain batubara, besi/baja, minyak kelapa sawit, bijih tembaga, dan nikel. Ia juga menilai transisi hijau global membuka peluang besar bagi Indonesia sebagai pemasok mineral kritis untuk teknologi ramah lingkungan.
Sejumlah usulan kebijakan juga mengemuka. Bhima menilai pemerintah perlu bersaing memikat investor asing untuk membangun pabrik di Indonesia, mengingat investor dapat memindahkan basis produksi dari negara yang terkena tarif lebih besar. Ia menekankan pentingnya konsistensi regulasi, efisiensi perizinan, kesiapan infrastruktur kawasan industri, pasokan energi terbarukan bagi industri, serta kesiapan sumber daya manusia. Bhima menilai perbaikan daya saing fundamental menjadi kunci, mengingat ruang pemberian insentif fiskal berlebihan semakin terbatas di tengah penerapan Global Minimum Tax. Ia juga mendorong pencarian pasar ekspor alternatif, termasuk Timur Tengah, serta mempererat kerja sama dengan negara-negara BRICS untuk memperbesar porsi perdagangan intra dan kerja sama investasi serta moneter.
Didin menyarankan evaluasi menyeluruh program jangka pendek, menengah, dan panjang, serta pergeseran anggaran dari pos yang dinilai kurang berdampak untuk menghadapi tekanan jangka pendek. Ia mendorong stimulus ekonomi bagi pelaku usaha, khususnya UMKM, daerah, pertanian, dan ekonomi keluarga yang disebutnya menjadi penopang pada krisis 1998 dan 2008. Didin juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurutnya berorientasi jangka menengah-panjang, dan mengusulkan sebagian anggaran yang belum berjalan ditunda serta dialihkan untuk stimulus ekonomi.
Dari kalangan dunia usaha, Shinta menyatakan pemerintah perlu segera melakukan diplomasi bilateral dengan AS untuk mendorong pemisahan perlakuan tarif bagi produk ekspor Indonesia. Ia juga menyebut harapan adanya kesepakatan dagang bilateral agar tarif dapat dieliminasi dan rantai pasok perdagangan Indonesia–AS menjadi lebih efisien.
Pemerintah menyatakan tengah menghitung dampak tarif AS terhadap sektor-sektor terdampak dan menyiapkan langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian. Kementerian Luar Negeri menyebut pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) di tengah gejolak pasar keuangan global pasca pengumuman tarif resiprokal.
Pemerintah bersama Bank Indonesia juga disebut terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Indonesia dilaporkan terus berkomunikasi dengan pemerintah AS, termasuk mengirim delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk negosiasi langsung. Presiden Prabowo Subianto, menurut Kemlu, menginstruksikan para menteri Kabinet Merah Putih melakukan perbaikan struktural seperti penyederhanaan regulasi dan penghapusan aturan yang menghambat, khususnya terkait non-tariff barrier.
Di tingkat kawasan, Indonesia juga berkomunikasi dengan Malaysia selaku Ketua ASEAN untuk menyiapkan langkah bersama, mengingat seluruh 10 negara ASEAN terdampak kebijakan tarif AS.
