Ketidakpastian perdagangan global kembali menguat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan revisi tarif impor global yang lebih agresif, yang dijadwalkan berlaku pada awal 2026. Kebijakan ini menaikkan tarif hingga 15 persen untuk berbagai impor dan dinilai berpotensi mengguncang stabilitas perdagangan internasional, termasuk bagi negara-negara ASEAN yang banyak bergantung pada ekspor.
Menurut laporan yang dimuat Al Jazeera, langkah terbaru ini muncul setelah Mahkamah Agung AS membatasi penggunaan kewenangan darurat yang sebelumnya menjadi dasar kebijakan tarif. Pemerintah AS kemudian beralih menggunakan Section 122 dari Trade Act 1974 untuk memberlakukan tarif sementara dengan durasi maksimal 150 hari.
Sejumlah analis memandang kebijakan tersebut bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan sinyal kembalinya pendekatan “America First” dan strategi kemenangan jangka pendek dalam kebijakan ekonomi Washington.
Reaksi pasar dan kekhawatiran investasi
Pasar global merespons cepat pengumuman tarif baru. Harga emas, yang kerap dipandang sebagai aset lindung nilai, dilaporkan naik ke level tertinggi dalam tiga minggu. Para ekonom menilai perubahan mendadak ini meningkatkan ketidakpastian kebijakan dan berpotensi menahan investasi global, karena pelaku usaha kesulitan memproyeksikan biaya dan akses pasar.
Laporan media internasional juga menyoroti bahwa perubahan tarif yang berulang membuat dunia usaha ragu memperluas produksi maupun merekrut tenaga kerja. Dalam konteks domestik AS, Investopedia mencatat penilaian sejumlah pengamat bahwa ketidakpastian ini dapat berkontribusi pada pelemahan pasar tenaga kerja AS pada 2025.
Dari sisi fiskal, Wall Street Journal melaporkan bahwa tarif sebelumnya telah membebani rumah tangga AS sekitar US$1.000 per tahun. Ini menunjukkan dampak tarif tidak hanya menekan eksportir asing, tetapi juga dapat dirasakan konsumen domestik di Amerika Serikat.
Negosiasi dagang tertunda, tarif jadi alat tawar
Dampak lain yang langsung terlihat adalah tertundanya sejumlah negosiasi perdagangan. Uni Eropa, misalnya, menunda proses ratifikasi kesepakatan dagang dengan Washington karena ketidakjelasan arah kebijakan tarif AS, sebagaimana diberitakan AP News.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa tarif bukan semata instrumen ekonomi, tetapi juga alat tawar geopolitik. Dalam beberapa tahun terakhir, Washington kerap menggunakan ancaman tarif untuk menekan mitra dagang agar memberikan konsesi. Namun, bagi ekonomi global yang semakin terintegrasi, pendekatan unilateral semacam ini dinilai berisiko memicu respons balasan dan memperdalam fragmentasi perdagangan.
ASEAN dinilai berada dalam posisi rentan
Kawasan ASEAN disebut termasuk yang paling sensitif terhadap perubahan kebijakan tarif AS. GIS Reports menyoroti bahwa model pertumbuhan sejumlah negara Asia Tenggara—seperti Vietnam, Thailand, dan Indonesia—bertumpu pada manufaktur berbiaya rendah dan akses pasar Barat. Total nilai ekonomi ASEAN dilaporkan telah melampaui US$3,8 triliun, dengan Amerika Serikat tetap menjadi salah satu pasar ekspor utama kawasan.
Dengan kondisi tersebut, kenaikan tarif di AS berpotensi menekan kinerja ekspor negara-negara ASEAN. Vietnam disebut menjadi contoh paling jelas karena memiliki surplus perdagangan lebih dari US$120 miliar terhadap AS. Kenaikan tarif dapat meningkatkan biaya ekspor secara signifikan dan berisiko memperlambat pertumbuhan yang selama ini ditopang manufaktur berorientasi ekspor.
Negara yang lebih kecil seperti Laos dan Myanmar juga dinilai menghadapi risiko penurunan ekspor dan kehilangan lapangan kerja jika tarif tinggi dipertahankan.
Rantai pasok dan keputusan investasi ikut terpengaruh
Selain menekan ekspor, tarif baru juga berpotensi mengganggu rantai pasok global. Dalam satu dekade terakhir, Asia Tenggara menjadi salah satu tujuan relokasi industri dari Tiongkok. Namun, ketidakpastian tarif membuat perusahaan multinasional kembali meninjau strategi produksi, dan sebagian analis menilai investasi baru bisa tertunda sampai arah kebijakan AS lebih jelas.
Dalam jangka menengah, kondisi ini dapat memperlambat proses industrialisasi di negara-negara berkembang ASEAN. Meski demikian, terdapat peluang terbatas: jika perusahaan AS mencari alternatif selain Tiongkok, sebagian produksi dapat tetap mengalir ke Asia Tenggara, dengan catatan adanya kepastian kebijakan yang lebih kuat.
Dampak geopolitik dan dilema strategis
Di luar aspek ekonomi, kebijakan tarif juga membawa konsekuensi geopolitik. Rivalitas perdagangan yang meningkat berpotensi memperdalam fragmentasi ekonomi global ke dalam blok-blok yang saling bersaing. Bagi ASEAN, situasi ini menciptakan dilema: kawasan ingin menjaga hubungan ekonomi dengan Amerika Serikat, namun di saat yang sama banyak negara ASEAN semakin terintegrasi dengan Tiongkok melalui rantai pasok regional.
Jika tensi perdagangan meningkat, negara-negara Asia Tenggara dapat terdorong melakukan diversifikasi pasar melalui skema seperti RCEP atau CPTPP untuk mengurangi ketergantungan pada pasar AS.
Secara keseluruhan, revisi tarif global oleh pemerintahan Trump menandai kembalinya volatilitas dalam sistem perdagangan internasional. Kebijakan yang bersifat sementara—maksimal 150 hari—justru dinilai memperbesar ketidakpastian karena dunia usaha sulit memprediksi arah jangka panjang. Bagi ASEAN, dampaknya diperkirakan berlapis, mulai dari tekanan ekspor dan potensi gangguan investasi hingga meningkatnya kompleksitas pilihan geopolitik.
