Anggota Komisi I DPR RI Syahrul Aidi Maazat menyoroti dinamika konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang dinilainya berpotensi memicu eskalasi perang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Ia menegaskan Indonesia perlu konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif serta menolak segala bentuk penjajahan.
Syahrul menyampaikan bahwa sejak awal Indonesia menegaskan diri sebagai negara non-blok dan tidak berpihak pada kekuatan tertentu. Prinsip tersebut, menurutnya, harus menjadi pedoman dalam menyikapi konflik global, termasuk ketegangan di Timur Tengah yang juga melibatkan Israel.
“Indonesia adalah negara non-blok dan secara konstitusi kita juga mengutuk penjajahan. Karena itu kita harus melihat konflik ini secara objektif dan berdasarkan prinsip hukum internasional,” ujar Syahrul saat pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Tentara Nasional Indonesia di Markas Komando Daerah Militer XX Tuanku Imam Bonjol di Padang, Sumatera Barat, Jumat (6/3/2026).
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga mempertanyakan legitimasi serangan militer Amerika Serikat terhadap Iran. Ia menilai tindakan tersebut tidak memiliki mandat dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Tidak ada legitimasi dari PBB atau lembaga internasional. Ini yang menjadi pertanyaan besar. Bahkan di Amerika sendiri sudah muncul suara publik yang menilai konflik ini lebih banyak untuk mengamankan kepentingan Israel,” kata Syahrul.
Syahrul menilai eskalasi konflik berpotensi berlangsung lama, terutama setelah wafatnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Ia menilai kondisi tersebut dapat memicu respons militer yang lebih luas dari Iran terhadap kepentingan Amerika di kawasan.
Menurutnya, serangan balasan yang terus dilakukan Iran, termasuk yang menyasar pangkalan militer Amerika di kawasan Teluk, menjadi indikasi bahwa konflik berpeluang semakin melebar.
Terkait perlindungan warga negara Indonesia (WNI), Syahrul menyatakan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memiliki prosedur tetap untuk menghadapi situasi darurat di luar negeri. Ia mengatakan WNI di negara dengan potensi konflik diminta berkoordinasi dengan perwakilan diplomatik Indonesia, termasuk Kedutaan Besar Republik Indonesia, terutama bila diperlukan proses evakuasi.
Lebih lanjut, Syahrul menilai konflik tersebut dapat menjadi pelajaran strategis bagi Indonesia untuk memperkuat kemandirian nasional. Ia mencontohkan Iran yang dinilainya tetap mampu bertahan dan mengembangkan teknologi pertahanan meski menghadapi embargo internasional selama puluhan tahun.
“Iran ini diembargo puluhan tahun tapi masih survive. Bahkan mampu memproduksi senjata canggih yang mengejutkan dunia,” ujarnya.
Syahrul menekankan ada tiga sektor strategis yang perlu dikuasai negara untuk membangun kekuatan nasional yang kokoh, yakni pangan, obat-obatan, dan industri pertahanan. “Kalau negara bisa memproduksi pangan, obat, dan senjata sendiri, maka negara itu akan kuat,” tegasnya.
