Krisis air di Timur Tengah dan Afrika disebut menjadi salah satu persoalan paling mendesak saat ini, dipicu kombinasi perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta pengelolaan air yang dinilai belum efektif. Dalam wawancara terbaru, pakar hubungan internasional Bu Hizra memaparkan sejumlah akar masalah, dampak, dan opsi reformasi yang dapat ditempuh untuk menekan risiko konflik sekaligus memperkuat ketahanan air di dua kawasan tersebut.
Bu Hizra menyoroti ketimpangan akses yang kerap muncul antara negara hulu dan hilir. Menurutnya, negara hulu sering kali memiliki posisi dominan karena faktor geografis dan kekuatan politik, sehingga negara hilir menghadapi kesulitan memperoleh pasokan air yang memadai. Ketimpangan ini, kata dia, semakin berat di wilayah yang sudah terdampak perubahan iklim dan kenaikan kebutuhan air. Ia juga menilai kecenderungan negara hulu yang lebih mementingkan kepentingan sendiri dapat memicu distribusi yang tidak merata dan membuat negara hilir menanggung beban utang besar untuk mengamankan akses air.
Untuk meredakan ketegangan tersebut, Bu Hizra menekankan pentingnya komunikasi proaktif antarnegaradi Timur Tengah. Ia juga menilai aktor internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu mengambil peran lebih kuat dalam mendorong dan menegakkan kesepakatan pembagian air yang adil. Kerangka hukum yang jelas disebut penting agar tidak ada negara yang mengendalikan atau menimbun sumber daya air secara tidak proporsional.
Di Afrika Timur, Bu Hizra menggambarkan situasi yang diperparah oleh siklus kekeringan, banjir, dan konflik yang berulang. Kondisi ini memperbesar kelangkaan air dan menekan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Sementara itu di Afrika Utara, ketergantungan pada desalinasi yang mahal dinilai menjadi penanda beratnya tantangan memperoleh air bersih.
Dampak krisis air juga terlihat pada kesehatan dan ekonomi. Bu Hizra menyebut meningkatnya penyakit seperti kolera dan diare menambah beban layanan kesehatan yang terbatas, sekaligus mengganggu produktivitas pertanian. Ia turut menyoroti degradasi lahan pertanian yang dikaitkan dengan pembangunan bendungan yang tidak memenuhi standar serta pengelolaan air yang buruk. Akibatnya, petani menghadapi penurunan hasil panen dan masyarakat berhadapan dengan penurunan kualitas kesehatan.
Terkait wilayah yang rentan konflik, Bu Hizra menekankan perlunya solusi berbasis kondisi geografis untuk memastikan distribusi air yang adil. Ia mengangkat contoh kolaborasi Arab Saudi dengan para ahli Jepang sebagai gambaran pemanfaatan kemitraan internasional dalam pengelolaan air berkelanjutan. Menurutnya, kesepakatan proporsional dapat didorong melalui Nota Kesepahaman (MOU) maupun Nota Kesepakatan (MOA), dengan dukungan organisasi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, WHO, dan UNICEF.
Namun, ia menilai kesepakatan saja tidak cukup tanpa penegakan kebijakan yang ketat. Penegakan distribusi yang adil dipandang dapat membantu mengurangi ketimpangan kekuasaan antara negara hulu dan hilir, sehingga kerja sama lebih menonjol dibandingkan persaingan yang berujung konflik.
Bu Hizra juga mengusulkan pengurangan ketergantungan pada proyek infrastruktur besar. Ia menganjurkan pemberdayaan koperasi sebagai alternatif untuk memperkuat kemandirian, menyatukan sumber daya, dan menekan beban utang yang kerap melekat pada proyek berskala besar. Ia menyebut negara-negara Afrika Utara menunjukkan upaya yang dinilai menjanjikan dalam menegosiasikan perjanjian pembagian air secara proporsional.
Menurut Bu Hizra, koperasi dapat membantu penggunaan dana yang lebih efisien dan mengarahkan pembiayaan pada solusi berkelanjutan berbasis masyarakat. Pendekatan ini dinilai mampu mengurangi ketergantungan pada pinjaman eksternal maupun bantuan dari negara-negara kaya, sekaligus memperkuat daya tahan komunitas dalam menghadapi krisis air.
