Jakarta – Stabilitas ekonomi Indonesia kembali menjadi perhatian pelaku pasar global. Dalam diskusi publik bertajuk Stabilitas Ekonomi Indonesia di Mata Pemeringkat Global: Bagaimana Respons Pemerintah?, para ekonom membahas bagaimana penilaian lembaga internasional dapat berdampak langsung pada arus investasi ke Indonesia.
Salah satu lembaga yang disorot adalah MSCI, penyedia indeks saham global yang kerap menjadi acuan investor besar dunia. Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Denni Purbasa mengatakan MSCI menjadi rujukan utama bagi investor institusional global, mulai dari hedge fund hingga manajer investasi internasional, dalam diskusi yang digelar di Kampus Unika Atmajaya, Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Menurut Denni, keberadaan suatu saham atau negara dalam indeks MSCI dapat meningkatkan peluang dilirik investor asing. Sebaliknya, catatan negatif atau keluarnya saham dari indeks berpotensi memicu keluarnya dana asing dengan cepat.
Per 30 Januari 2026, indeks MSCI Indonesia berisi 18 saham. Masuk dalam indeks tersebut dipandang sebagai peningkatan visibilitas global dan dapat memperbesar peluang masuknya dana asing. Namun, MSCI juga secara rutin melakukan evaluasi. Jika muncul persoalan, misalnya terkait transparansi kepemilikan saham publik (free float), komposisi indeks dapat ditunda atau diubah.
Dalam forum yang digelar Atma Jaya Institute of Public Policy bersama Cisangiri Syndicate itu, Denni menekankan bahwa kepercayaan menjadi faktor utama dalam ekonomi global. Ia merujuk pemikiran ekonom peraih Nobel Douglass North mengenai pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak milik.
“Modal akan masuk ke negara yang punya kepastian hukum dan kredibilitas institusi. Bukan sekadar pertumbuhan tinggi, tapi sistemnya harus kuat,” tegas Denni.
Transparansi data dan free float disorot
Dosen Unika Atma Jaya Agustinus Prasetyantoko menilai persoalan utama bukan sekadar citra, melainkan transparansi data. Dalam review terbaru, tiga emiten Indonesia tidak dimasukkan ke indeks MSCI karena adanya keraguan terhadap validitas data free float.
Salah satu perusahaan energi terbarukan dengan kapitalisasi sekitar Rp1.000 triliun turut menjadi perhatian. Klaim bahwa 35% sahamnya dimiliki publik dinilai tidak sejalan dengan likuiditas perdagangan. MSCI juga mencurigai adanya orchestrated trading behavior atau praktik yang di pasar dikenal sebagai “saham digoreng”.
“Kalau kepemilikan tidak transparan, harga saham bisa terdistorsi dan kepercayaan investor terganggu,” kata Pras.
Pergerakan pasar setelah review MSCI
Sebelum pengumuman hasil review MSCI pada akhir Januari, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh rekor 9.200 pada 19 Januari. Setelah itu, pasar mengalami koreksi. Namun Pras menilai penurunan tersebut tidak semata-mata disebabkan MSCI, melainkan juga dipengaruhi struktur pasar modal Indonesia yang masih terkonsentrasi.
Dari sekitar 980 emiten dengan total kapitalisasi Rp15.000 triliun, sekitar 20 perusahaan terbesar menguasai 50–60% nilai pasar. Sejumlah saham juga disebut memiliki rasio harga terhadap laba (PER) yang sangat tinggi, bahkan mencapai ratusan kali.
Pasca review MSCI, beberapa saham terkoreksi hingga 32%, sementara IHSG turun sekitar 12%. Di sisi lain, indeks LQ45 disebut relatif lebih stabil.
Sepanjang 2025, IHSG tercatat naik sekitar 35% dan LQ45 naik 33%. Namun, kenaikan itu dinilai lebih banyak ditopang saham tertentu dan belum sepenuhnya mencerminkan pertumbuhan yang merata.
Diskusi tersebut menyimpulkan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh angka pertumbuhan atau rekor indeks saham. Transparansi, tata kelola yang baik, serta konsistensi kebijakan dipandang sebagai fondasi utama untuk menjaga kepercayaan investor dan memastikan arus modal tetap terjaga di tengah pasar global yang semakin terintegrasi.
