Globalisasi selama sekitar 50–60 tahun terakhir menjadi fondasi hubungan ekonomi dunia, terutama setelah Perang Dunia II ketika banyak negara menyepakati “global rule base” untuk membangun kepastian dalam kerja sama antarnegara. Dalam kerangka itu, berbagai lembaga multilateral seperti PBB, WTO, IMF, dan Bank Dunia dibentuk untuk menjaga hubungan internasional berbasis aturan yang disepakati.
Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai arah tersebut mengalami perubahan besar pada periode kedua Presiden Amerika Serikat Donald Trump atau yang disebut Trump 2.0. Ia menggambarkan situasi ini sebagai “The New Economic Order”, yakni tatanan ekonomi global yang tidak lagi mengikuti pola yang berjalan hampir lima dekade terakhir.
“Unilateralisme menjadi rule of the game. Selama ini Amerika Serikat adalah promotor dan pendukung dari berbagai multilateralisme, sekarang Amerika meninggalkan multilateralisme menjadi unilateral approach,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (13/03/2025).
Menurutnya, perubahan kebijakan Amerika Serikat berdampak langsung pada sistem perdagangan global, terutama melalui kebijakan tarif yang diberlakukan secara sepihak. Jika sebelumnya banyak negara berkolaborasi dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional, kini mereka menghadapi gelombang proteksionisme yang menitikberatkan kepentingan domestik. Sejumlah negara besar seperti Tiongkok, Kanada, dan Meksiko merespons dengan tarif balasan, yang dinilai memperkuat ketidakpastian global.
Sri Mulyani juga menyinggung dinamika forum internasional yang ikut berubah. Ia mencontohkan adanya negara-negara yang tidak hadir dalam forum seperti G20 di Afrika Selatan. “Bandingkan dengan suasana waktu kita menjadi Presidensi G20. Bahkan (di tengah) terjadinya perang Ukraina kita tetap mampu menghadirkan seluruh anggota G20. Suatu perubahan hanya dalam waktu turun tiga tahun telah mengubah sebuah orde dunia,” ujarnya.
Dampak perang dagang terhadap ekonomi Indonesia
Perang dagang yang dipicu kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat pada 2025 disebut menciptakan ketidakpastian besar di pasar global. Indonesia, yang memiliki surplus perdagangan dengan Amerika Serikat, menghadapi potensi dampak dari kebijakan tarif terhadap sejumlah produk impor seperti baja, aluminium, dan komoditas lainnya. Indonesia juga disebut berada pada posisi ke-15 negara dengan surplus terbesar terhadap Amerika Serikat, sehingga perlu mewaspadai dampak lanjutan dari kebijakan tersebut.
Sri Mulyani menilai ketegangan perdagangan berpotensi memengaruhi sektor manufaktur dan digital yang menjadi pilar penting perekonomian Indonesia. Perubahan tarif juga dapat memicu fluktuasi harga bahan baku dan barang modal, yang meningkatkan biaya produksi dan pada akhirnya menekan daya saing industri Indonesia di pasar global.
“Kalau kita biasanya mengenal perang militer, ini perang dagang terjadi. Jadi, medan perangnya ada di perekonomian. Ini adalah sebuah language yang mengatakan tidak ada perdamaian di sini. Menerapkan tarif tinggi jika kamu balas maka akan reciprocal lagi,” tutur Sri Mulyani.
Ia mengingatkan perang tarif dapat memunculkan berbagai risiko, mulai dari resesi, inflasi, hingga stagflasi—ketika ekonomi melemah namun harga tetap tinggi akibat tekanan dari perang tarif.
Fluktuasi harga komoditas dan implikasinya
Di sisi lain, perang dagang juga dinilai memperkuat fluktuasi harga komoditas. Sejak akhir 2023, sejumlah harga komoditas telah terkoreksi, terutama setelah lonjakan yang terjadi saat perang Rusia-Ukraina. Komoditas seperti batubara, minyak, dan gas mengalami koreksi signifikan, dan ketidakpastian akibat perang dagang disebut memperdalam tekanan penurunan harga.
Sri Mulyani mengungkapkan harga batubara masih melanjutkan tren turun. “Jadi, kalau kita lihat year on year harga coal yang sudah terkoreksi turun dari 2023, year on year dibandingkan tahun 2024 yang sudah rendah itu masih turun 12,6 persen. Kalau dari Januari ke Februari itu 16,5 persen. Jadi, trennya masih menurun kalau kita lihat itu kan masih ke bawah. Sekarang sudah mendekati di USD100 per metrik ton. Bayangkan, tiga tahun lalu yang harganya empat kali lipat,” ujarnya.
Harga minyak juga menurun dari level di atas USD90 per barel pada 2023 menjadi USD69,3 per barel. Penurunan ini dikaitkan dengan melemahnya ekonomi negara-negara besar yang mulai merasakan dampak perang dagang dan kebijakan tarif. Di tengah tren tersebut, Sri Mulyani menyebut ada perkembangan positif pada komoditas CPO, yang harganya naik sekitar 27,8 persen secara tahunan (year on year) dibandingkan tahun lalu. Kenaikan ini menjadi angin segar bagi sektor perkebunan yang juga berperan sebagai sumber devisa.
Manufaktur dinilai resilien, pertumbuhan ekonomi tetap terjaga
Di tengah ketegangan ekonomi global, Sri Mulyani menyampaikan sektor manufaktur Indonesia menunjukkan daya tahan. Ketika sejumlah negara besar seperti Eropa, Tiongkok, dan Vietnam mengalami kontraksi manufaktur, Indonesia mencatat angka 53,6 yang menunjukkan ekspansi.
“Aktivitas manufacturing sampai hari ini masih ekspansif. Kemarin kita sempat turun, tapi kemudian kita naik secara cepat sekali. Ini menggambarkan cukup resilien dari sektor manufaktur di Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI bertajuk “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional”.
Ia menyebut sektor manufaktur yang dominan antara lain terkait ekspor seperti elektronik, logam dasar, dan makanan olahan, dengan pertumbuhan yang stabil dan beberapa mencatat peningkatan ekspor. Namun, besi dan baja disebut menjadi salah satu sektor yang paling terdampak karena penurunan ekspor akibat tarif tinggi dari negara-negara besar. Sementara itu, sektor berbasis tenaga kerja seperti tekstil dan alas kaki masih menunjukkan pertumbuhan yang baik.
Meski ketidakpastian global meningkat, Sri Mulyani menyatakan optimisme bahwa Indonesia dapat mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Pada 2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,03 persen, yang disebutnya sebagai capaian kuat di tengah turbulensi ekonomi global.
