BANDA ACEH — Sosiolog Aceh, Prof Humam Hamid, mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati merespons gejolak ekonomi global, terutama dampak konflik internasional yang mendorong kenaikan harga energi. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi menekan kondisi ekonomi dalam negeri dan mulai dirasakan masyarakat, termasuk di Aceh.
Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK) itu juga menyarankan Presiden Prabowo Subianto tidak ragu mengambil keputusan yang tidak populer apabila kondisi ekonomi semakin memburuk, termasuk kemungkinan menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemerintah harus sangat hati-hati. Mudah-mudahan jangan malu lah Pak Presiden kalau memang harus membuat keputusan yang agak berat. Misalnya ya, tiba-tiba MBG dihentikan misalnya,” kata Prof Humam dalam Podcast Serambi Spotlight yang dipandu Pemimpin Redaksi Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur di Studio Serambinews.com, Sabtu (28/3/2026).
Prof Humam menilai tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat semakin besar seiring lonjakan harga minyak dunia yang disebutnya sudah melampaui asumsi awal. Ia juga menyinggung melemahnya ekspor, termasuk ke China, yang dinilai menambah beban ekonomi.
“Asumsi APBN kita berapa dolar? 70 kan? Sekarang sudah 100 sekian. Artinya Indonesia ini harus membayar lebih untuk minyak. Di sisi lain, ekspor kita ke Cina juga menurun. Jadi uang masuk kecil, bayarnya besar,” ujarnya.
Dalam situasi krisis, ia menekankan pemerintah perlu mengutamakan stabilitas fiskal dibanding popularitas politik. Menurutnya, pemerintah tidak seharusnya ragu mengambil keputusan berat demi menjaga kondisi negara.
“Jangan takut nanti enggak populer karena sudah berjanji MBG. Jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” kata Prof Humam.
Ia juga mengingatkan krisis ekonomi dapat berdampak serius terhadap stabilitas politik. Prof Humam mencontohkan peristiwa 1998, ketika kepemimpinan Presiden Soeharto runtuh setelah terjadi gejolak besar yang dipicu krisis ekonomi.
“Persoalan begini jangan main-main. Dulu Pak Harto jatuh karena harga bahan pokok, karena krisis ekonomi. Penyakit itu akan datang kalau enggak hati-hati. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi risikonya tetap ada,” katanya.
Dampak mulai terasa di Aceh
Prof Humam menilai, meski konflik global terjadi jauh dari Indonesia, dampaknya sudah mulai dirasakan masyarakat. Ia memperkirakan kenaikan harga energi akan merembet ke berbagai sektor dan memicu inflasi.
“Sekarang saja sudah terasa. Sebentar lagi harga minyak, gas naik, ongkos transportasi naik, bahan kebutuhan akan inflasi,” ujarnya.
Ia mencontohkan sektor perikanan dan pertanian sebagai bidang yang rentan terdampak. Nelayan, menurutnya, terancam tidak melaut jika harga solar naik. Sementara petani dan pelaku usaha bisa terbebani biaya operasional, sehingga hasil produksi terkendala untuk dipasarkan.
Prof Humam menilai kondisi ini akan terasa berat bagi masyarakat karena terjadi tanpa keterlibatan langsung dalam konflik. “Kita tidak terlibat perang, tapi kita yang kena. Dan itu sakit sekali. Ini tugas pemerintah untuk memastikan penderitaan itu tidak menjadi sangat berat,” katanya.
Dorongan untuk Pemerintah Aceh
Untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, Prof Humam mendorong Pemerintah Aceh memperkuat program yang langsung menyentuh masyarakat. Ia mencontohkan skema padat karya dalam penanganan banjir di Aceh, yang dinilai penting agar perputaran uang dapat terjadi langsung di tengah masyarakat.
