Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) menyiapkan rencana penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah antisipasi terhadap ketidakpastian ekonomi global. Kebijakan ini juga diarahkan untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) melalui pengurangan mobilitas pegawai.
Rencana tersebut muncul di tengah fluktuasi harga minyak dunia yang belakangan cenderung meningkat. Dalam pemberitaan ini, kenaikan harga minyak dikaitkan dengan memanasnya konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran, dengan puncak situasi diperkirakan pada akhir Februari 2026. Kondisi tersebut dinilai berpotensi berdampak pada perekonomian, termasuk di daerah, melalui kenaikan biaya operasional dan logistik.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka mengatakan, penerapan WFH bagi ASN belum dapat dijalankan karena masih menunggu arahan resmi dari pemerintah pusat. Pemprov Sultra akan menindaklanjuti setelah menerima surat edaran dari kementerian terkait.
“Setelah ada surat edaran dari kementerian, baru kita tindak lanjuti,” ujar Andi Sumangerukka usai apel pagi di Kantor Gubernur Sultra, Senin, 1 April 2026. Ia menambahkan, informasi mengenai potensi penerapan WFH telah disampaikan kepada ASN sebagai persiapan awal.
Meski belum diterapkan, gubernur menegaskan ASN yang menjalani WFH tetap wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab seperti biasa serta harus siap dihubungi ketika dibutuhkan. Sementara ASN yang pekerjaannya mengharuskan tetap bekerja di luar rumah diminta memastikan perangkat komunikasi dalam kondisi siap agar pekerjaan tetap berjalan optimal.
Menurut Andi, pola kerja dari rumah bukan hal baru bagi ASN karena pernah dijalankan saat pandemi COVID-19. Namun, rincian teknis pelaksanaan—termasuk pengaturan hari kerja di rumah dan di kantor—masih menunggu petunjuk dari pemerintah pusat melalui surat edaran yang akan diterbitkan.
Gubernur juga mengingatkan agar seluruh pejabat hingga staf mematuhi aturan apabila WFH resmi diberlakukan. Ia menekankan pentingnya disiplin dan akuntabilitas dalam bekerja, meski tidak berada di kantor.
“Saya tidak ingin sudah tidak bekerja di kantor, tetapi juga tidak bekerja di rumah. Jangan sampai malah berada di tempat lain atau libur terus,” tegasnya.
Pemprov Sultra menilai rencana WFH dapat membantu efisiensi, terutama dengan menekan penggunaan kendaraan bermotor yang berdampak pada penghematan BBM. Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ini akan tetap menunggu regulasi dan arahan resmi dari pemerintah pusat.
