Sejumlah peristiwa politik pada Minggu (22/2) menjadi perhatian, mulai dari penilaian terhadap langkah diplomasi Presiden Prabowo Subianto di forum Board of Peace (BoP) hingga seruan agar situasi keamanan di Tanah Papua mendapat perhatian serius.
Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Addin Jauharudin menilai langkah Prabowo di BoP sebagai strategi yang tenang namun tegas, sekaligus menghadirkan Indonesia sebagai “jembatan” dialog di tengah kondisi dunia yang terbelah. Addin menyebut BoP sebagai ruang pertemuan para pemimpin dan tokoh dunia untuk membahas resolusi konflik, stabilitas global, dan solusi kemanusiaan. Menurut dia, Indonesia hadir dengan pesan yang jelas bahwa perdamaian perlu diperjuangkan bersama.
Di DPR RI, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Nazaruddin Dek Gam menyatakan tidak ada pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI. Ia menjelaskan Sahroni telah menyelesaikan sanksi sehingga dapat kembali bertugas sebagai pimpinan Komisi III, seraya menegaskan prosesnya telah sesuai keputusan yang berlaku. Nazaruddin juga menyebut Sahroni dinonaktifkan oleh Partai NasDem pada 31 Agustus 2025.
Dari Papua Pegunungan, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Kabupaten Yahukimo dalam menjaga stabilitas keamanan dan memastikan pelayanan publik kembali berjalan. Ribka menyampaikan apresiasi kepada bupati setempat atas penanganan sejumlah masalah, serta menyoroti dukungan berbagai pihak, termasuk gubernur dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sementara itu, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai keikutsertaan Indonesia di BoP sebagai langkah maju dan konkret untuk mendorong kemerdekaan Palestina dari cengkeraman Israel. Muzani menyatakan rasa syukur atas keberanian Prabowo melakukan diplomasi terkait isu tersebut, yang ia nilai membanggakan dan menjadi terobosan untuk memperbaiki nama Indonesia di mata internasional.
Masih terkait isu keamanan, Barisan Merah Putih Republik Indonesia (BMP RI) Kabupaten Raja Ampat menilai situasi di Tanah Papua masih membutuhkan perhatian serius karena berdampak terhadap perlindungan dan keselamatan warga sipil. Ketua BMP RI Raja Ampat Herman Dimara mengatakan insiden kekerasan di sejumlah wilayah konflik disebut masih terjadi dan menimbulkan korban jiwa, termasuk dari kalangan masyarakat sipil. Ia menyebut dalam kurun waktu panjang, korban terus berjatuhan dan yang terdampak justru warga yang tidak memahami persoalan yang terjadi di Tanah Papua.
