Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai menerapkan kebijakan efisiensi anggaran secara ketat sebagai respons terhadap dinamika ekonomi global, termasuk gejolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai berpotensi menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kebijakan ini ditegaskan sebagai bentuk komitmen untuk menjaga pengelolaan anggaran negara tetap akuntabel dan bertanggung jawab.
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, efisiensi difokuskan pada tiga area utama, yakni penghematan BBM untuk kendaraan dinas pejabat eselon I hingga III, pengaturan penggunaan listrik di lingkungan gedung parlemen, serta pengetatan perjalanan dinas.
“Langkah ini merupakan bagian dari kesadaran bersama untuk mengelola anggaran negara secara lebih efisien di tengah dinamika ekonomi global,” ujar Indra saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Indra menjelaskan, penghematan listrik dilakukan karena konsumsi energi dinilai masih tinggi meski aktivitas pegawai pada malam hari relatif sedikit. Efisiensi tersebut antara lain berdampak pada pengoperasian lift dan fasilitas gedung lainnya.
Di sektor kendaraan dinas, Setjen DPR menargetkan penghematan hingga Rp1,5 miliar per tahun melalui pembatasan penggunaan kendaraan operasional dan optimalisasi sistem pengendalian BBM berbasis RFID.
Selain itu, Setjen DPR juga mempertimbangkan penerapan kebijakan work from home (WFH) pada hari Jumat untuk mengurangi konsumsi BBM, terutama pada operasional bus antar-jemput pegawai. “Kalau hari Jumat kita terapkan WFH, maka bus jemputan tidak perlu beroperasi. Ini tentu menjadi potensi efisiensi yang cukup besar,” kata Indra.
Ia menegaskan, kebijakan efisiensi tersebut tidak akan mengganggu pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPR, serta pelaksanaan fungsi kedewanan yang menyangkut kepentingan rakyat tetap menjadi prioritas. “Kami pastikan bahwa efisiensi ini tidak akan berdampak pada pelayanan kepada Dewan. Dukungan terhadap kinerja kedewanan tetap menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Melalui langkah-langkah itu, Setjen DPR RI berharap dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas fiskal nasional sekaligus memastikan kinerja lembaga legislatif tetap berjalan optimal.
