Sekretaris Jenderal To Lam menandatangani arahan Politbiro terkait pelaksanaan resolusi Kongres Nasional ke-14. Dalam Direktif 01, Politbiro menyatakan Kongres Nasional ke-14 sebagai sebuah keberhasilan besar yang telah mengadopsi resolusi serta dokumen-dokumen penting lainnya.
Politbiro menegaskan resolusi Kongres Nasional ke-14 mencerminkan pemikiran strategis dan visi pembangunan nasional pada era baru. Resolusi tersebut disebut sebagai rangkuman mendalam dari teori dan praktik, sekaligus kristalisasi kebijaksanaan seluruh Partai, rakyat, dan tentara, serta memiliki nilai sebagai pedoman yang secara komprehensif mengarahkan aktivitas Partai, Negara, dan masyarakat.
Untuk memastikan resolusi segera dilaksanakan secara serentak, efektif, dan substantif, Politbiro meminta komite dan organisasi Partai di semua tingkatan serta seluruh sektor menjadikan pengorganisasian penelitian, studi, pemahaman, dan implementasi resolusi sebagai salah satu tugas utama tahun 2026 dan sepanjang masa jabatan. Pelaksanaannya diminta dilakukan secara serius, sistematis, dan ilmiah.
Arahan itu menempatkan kegiatan tersebut sebagai kampanye politik komprehensif agar setiap kader dan anggota Partai memahami serta menerapkan resolusi secara benar, kreatif, dan efektif. Targetnya adalah mendorong perubahan nyata dalam kesadaran, menyatukan kemauan dan tindakan di seluruh Partai, memperoleh konsensus rakyat, serta membangkitkan dan mempromosikan tradisi patriotik, semangat kemandirian, dan kekuatan persatuan nasional dalam pembangunan dan perlindungan Tanah Air.
Politbiro juga menyebutkan bahwa mempelajari, memahami, dan menyebarluaskan resolusi Kongres Nasional ke-14 ditujukan untuk memperkuat pembangunan Partai dalam aspek politik, ideologi, etika, organisasi, dan personel, sekaligus melindungi landasan ideologis Partai.
Ruang lingkup materi yang dipelajari meliputi Resolusi Kongres Nasional ke-14; Laporan Politik Komite Sentral Partai ke-13 pada Kongres Nasional ke-14; laporan yang merangkum sejumlah isu teoretis dan praktis tentang proses reformasi berorientasi sosialis di Vietnam selama 40 tahun terakhir; serta laporan yang merangkum 15 tahun pelaksanaan Piagam Partai (2011–2025) berikut usulan dan arahan untuk melengkapi serta mengubah Piagam Partai.
Dalam arahan tersebut, Politbiro menekankan perlunya perubahan pola pikir yang radikal, dari sekadar “belajar dan memahami” menjadi “memahami secara mendalam – bertindak dengan benar – menyelesaikan segala sesuatu hingga tuntas.”
Politbiro menugaskan komite dan organisasi Partai beserta para pemimpinnya untuk memimpin langsung, membimbing, mengawasi, dan bertanggung jawab penuh atas kualitas penelitian, studi, pemahaman, dan penyebaran resolusi. Mereka juga diminta menyusun program aksi dan rencana spesifik dengan fokus pada bidang-bidang utama, serta melaksanakannya secara teratur dan berkelanjutan sepanjang masa jabatan.
Komite dan organisasi Partai di semua tingkatan diminta segera memperbarui serta melengkapi program aksi dan rencana pelaksanaan resolusi di tiap tingkat, mengaitkannya dengan fungsi dan tugas masing-masing, serta menyesuaikannya dengan karakteristik dan kondisi praktis daerah, lembaga, dan unit. Politbiro menegaskan program tersebut harus menunjukkan tekad dan inovasi serta menjamin kelayakan, kepraktisan, dan efektivitas.
Arahan itu menyebut hasil pelaksanaan program aksi akan menjadi dasar penting untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja kolektif komite Partai, pemerintah, lembaga, unit, serta para pemimpinnya setiap tahun dan sepanjang masa jabatan. Program aksi dijadwalkan rampung pada kuartal pertama 2026.
Politbiro juga menekankan agar pengorganisasian penelitian, studi, pemahaman, penyebaran, dan implementasi resolusi dilakukan segera, serentak, teratur, menyeluruh, dan jelas, dengan memadukan metode tradisional dan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, serta transformasi digital secara efektif. Selain itu, pembelajaran mandiri didorong berjalan seiring dengan kegiatan penyampaian informasi populer.
Konten penyebarluasan informasi diarahkan pada keberhasilan Kongres, isi inti, dan inovasi resolusi, sekaligus mengidentifikasi peluang, keuntungan, kesulitan, dan tantangan ke depan. Politbiro juga menugaskan kegiatan tersebut untuk membimbing opini publik, melindungi landasan ideologis Partai, serta membantah pandangan yang dinilai keliru dan bermusuhan.
Politbiro turut meminta agar pelaksanaan resolusi dilaporkan secara cepat, penuh, dan komprehensif kepada berbagai lapisan masyarakat di dalam negeri maupun warga negara di luar negeri, guna memperkuat kepercayaan dan membangun konsensus dalam mencapai tujuan pembangunan nasional di era baru.
Dalam pelaksanaannya, Sekretariat Komite Sentral akan memimpin konferensi nasional bertema “Mempelajari, memahami, menyebarluaskan, dan menerapkan resolusi Kongres Partai ke-14” dengan format hibrida, menggabungkan partisipasi tatap muka dan daring hingga tingkat komite Partai akar rumput. Kegiatan ini ditargetkan selesai pada kuartal pertama.
Arahan tersebut juga menugaskan Departemen Propaganda dan Mobilisasi Massa Pusat untuk memimpin dan berkoordinasi dengan lembaga terkait dalam penyelenggaraan konferensi guna mempelajari dan memahami resolusi secara menyeluruh bagi dosen inti komite Partai di semua tingkatan, dosen teori politik, pimpinan pers dan lembaga penerbitan, seniman, intelektual, serta tokoh agama di seluruh negeri.
Sementara itu, komite Partai tingkat provinsi, kota, dan komite yang berada langsung di bawah Komite Pusat diarahkan menyelenggarakan konferensi untuk kelompok sasaran tertentu, dari tingkat provinsi dan kota hingga akar rumput. Politbiro juga mendorong peluncuran gerakan peniruan patriotik yang luas untuk melaksanakan resolusi Kongres Nasional ke-14 dan resolusi kongres Partai di semua tingkatan.
Bagi pejabat dan anggota Partai yang belum mengikuti konferensi pelatihan yang diselenggarakan Komite Sentral, sekretaris komite Partai serta kepala instansi atau unit terkait diminta menyampaikan informasi secara langsung. Di sisi pengawasan, Komisi Inspeksi Pusat ditugaskan menyusun rencana inspeksi tematik dan pengawasan terhadap pelaksanaan resolusi pada komite dan organisasi yang berada langsung di bawah Komite Pusat.
