Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyoroti gejolak pasar global yang dipicu perang Iran melawan Amerika Serikat (AS) dan Israel, yang disebutnya telah memasuki pekan keempat. Melalui unggahan di akun X pribadinya @SBYudhoyono pada Rabu (25/3/2026), SBY mengatakan ia memantau fluktuasi harga energi dan dampaknya yang mulai dirasakan banyak negara, termasuk Indonesia.
“Dari Singapura saya ikut mengamati gejolak pasar global, utamanya harga minyak, gas dan BBM. Meskipun harga energi masih sangat fluktuatif, tetapi dampak buruknya sudah dirasakan oleh semua negara. Termasuk Indonesia,” tulis SBY.
SBY menyebut sejumlah negara, termasuk di kawasan Asia, telah menyiapkan langkah dan kebijakan untuk melindungi perekonomian masing-masing. Ia juga mengaku mencermati upaya yang dilakukan pemerintah Filipina dan Korea Selatan dalam merespons dampak gejolak di Timur Tengah.
Dalam pesannya, SBY mengajak masyarakat Indonesia tidak panik, namun mengingatkan agar pemerintah tidak terlambat dan keliru dalam mengambil kebijakan. “Untuk Indonesia, kita tak perlu panik. Meskipun, langkah-langkah kita tidak boleh terlambat dan tidak tepat,” tulisnya.
SBY kemudian menceritakan pengalamannya saat memimpin Indonesia menghadapi situasi serupa ketika harga minyak dunia melonjak pada 2004–2005, 2008, dan 2013. Ia menilai lonjakan harga minyak kala itu memberi tekanan besar pada perekonomian nasional.
“Harga minyak yang meroket sangat memberikan tekanan pada ekonomi kita. Fiskal dan defisit APBN melebar, inflasi atau stabilitas harga terguncang dan dampak terhadap kaum tak mampu sangat terasa,” tulis SBY.
Menurut SBY, pemerintah saat itu memilih kombinasi kebijakan berupa penambahan subsidi disertai kenaikan harga BBM, serta melakukan kampanye penghematan energi secara luas. Ia mengakui keputusan tersebut memicu perdebatan dan penolakan, baik di parlemen maupun di ruang publik.
“Ketika saya putuskan dan ambil langkah-langkah seperti itu, gelombang pro dan kontranya tinggi sekali. Parlemen gaduh dan unjuk rasa tak terhindarkan. Tapi, akhirnya, ekonomi kita selamat dan masyarakat tidak mampu dapat kita lindungi melalui program BLT,” tulisnya.
SBY juga menyampaikan pandangannya bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan kebijakan serta langkah strategis dan taktis untuk menghadapi potensi krisis energi akibat konflik Iran dengan AS-Israel. Salah satu langkah yang disampaikan pemerintah, menurut SBY, adalah penghematan energi.
SBY menyatakan dukungan terhadap gerakan penghematan energi untuk menekan defisit anggaran. Ia menilai ada sejumlah opsi yang dapat dipilih pemerintah, dengan tujuan utama menyelamatkan perekonomian dan melindungi masyarakat dari dampak gejolak yang terjadi.
“Yang penting ekonomi kita selamat, termasuk terjaganya pertumbuhan (growth), terkelolanya inflasi (stabilitas harga) dan tercegahnya PHK besar-besaran (job security). Dan yang sangat penting adalah tetap terlindunginya saudara-saudara kita kaum tak mampu yang pasti hidup mereka makin sulit,” tulis SBY.
Dalam informasi yang disampaikan, perang Iran melawan AS-Israel disebut berlangsung sejak serangan pembuka pada 28 Februari 2026 melalui operasi “Epic Furry”, yang diklaim menewaskan sejumlah pejabat tinggi dan tokoh senior Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi (Rahbar) Ayatollah Ali Khamenei. Iran kemudian merespons lewat operasi “True Promise 4” dengan meluncurkan drone dan rudal balistik ke sejumlah pangkalan militer AS di Timur Tengah serta fasilitas dan aset di kota-kota Israel.
Konflik itu juga berdampak pada jalur pelayaran energi. Iran disebut membatasi perairan Selat Hormuz sehingga lalu lintas tanker menurun drastis dan distribusi sekitar 20% minyak dunia terganggu. Situasi tersebut dikaitkan dengan lonjakan harga minyak dunia hingga kisaran 100 dolar AS per barel, bahkan sempat menyentuh sekitar 112 dolar AS per barel.
