Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menghadiri Forum Menteri dan Bisnis Keamanan Energi Indo-Pasifik (IPEM) 2026 yang digelar di Tokyo, Jepang. Dalam agenda tersebut, Sari mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam dialog strategis yang mempertemukan para menteri, pelaku industri, serta pemangku kepentingan global di sektor energi.
Forum IPEM menegaskan bahwa isu keamanan energi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan pasokan, tetapi juga mencakup pembangunan kemitraan yang kuat, pembukaan peluang investasi, serta penguatan rantai pasok di tengah dinamika geopolitik dan percepatan transisi energi.
“Forum ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk memperkuat diplomasi energi, sekaligus membuka ruang kolaborasi dengan mitra global dalam menghadapi tantangan transisi energi,” ujar Sari dalam keterangannya, Rabu (18/3).
Kehadiran Sari bersama jajaran pemerintah disebut mencerminkan sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong kebijakan energi nasional yang adaptif dan berkelanjutan. Partisipasi aktif Indonesia dalam forum ini juga dinilai memperkuat posisi strategis Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara agenda transisi energi dan stabilitas pasokan nasional. “Pertemuan ini menjadi ruang diskusi penting tentang bagaimana transisi energi dijalankan tanpa mengganggu stabilitas pasokan maupun kepentingan energi nasional,” kata Bahlil.
Dialog di Tokyo turut menyoroti kebutuhan jangka panjang sektor energi, mulai dari diversifikasi sumber energi, investasi teknologi hijau, hingga penguatan kapasitas industri dalam negeri.
Forum IPEM 2026 menghasilkan pernyataan bersama yang menegaskan komitmen negara-negara Indo-Pasifik untuk memperkuat ketahanan energi regional di tengah tekanan geopolitik dan ekonomi global. Pernyataan itu juga menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan untuk menentukan jalur transisi energi sesuai kondisi domestik masing-masing.
Kehadiran Indonesia dalam forum tersebut disebut menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi strategis di sektor energi global, sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap terjaga dalam proses transisi menuju energi yang lebih berkelanjutan.
