Pemikir sekaligus rohaniwan Franz Magnis-Suseno (Romo Magnis) mengingatkan pentingnya Indonesia tetap berpegang pada prinsip politik luar negeri bebas aktif di tengah tekanan global dan dinamika konflik internasional, termasuk isu Gaza.
Pernyataan itu disampaikan Romo Magnis dalam podcast yang digelar Institut Marhaenisme27 bertajuk “Siraman Air Keras: Cara Otoritarianisme Melumat Wajah Keadilan”, Kamis (19/3/2026), dengan host jurnalis sekaligus aktivis, Emzi.
Dalam forum tersebut, Romo Magnis menyoroti kasus kekerasan terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, yang ia nilai sebagai ancaman serius bagi demokrasi dan nilai kemanusiaan. Ia menegaskan, penegakan hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, melainkan harus mampu mengungkap aktor intelektual di balik peristiwa tersebut.
“Jika dalang tidak terungkap, maka kekerasan berpotensi menjadi alat pembungkaman dan merusak integritas hukum,” ujarnya.
Selain isu domestik, Romo Magnis juga menyinggung dinamika geopolitik global, khususnya keterlibatan Indonesia dalam inisiatif Board of Peace (BoP) yang dikaitkan dengan Donald Trump terkait konflik Gaza. Ia mengingatkan agar Indonesia tetap pada prinsip bebas aktif, yakni tidak terikat pada kepentingan negara tertentu, namun tetap aktif memperjuangkan perdamaian dunia.
Menurut Romo Magnis, konflik Palestina saat ini tidak lagi semata persoalan kemanusiaan, tetapi telah menjadi bagian dari kepentingan politik dan ekonomi global sejak Perang Enam Hari 1967. Ia juga menyinggung kecenderungan aliansi strategis antara Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi yang dinilai lebih fokus pada pembendungan pengaruh Iran, sehingga isu kemerdekaan Palestina kerap terpinggirkan.
Dalam konteks tersebut, ia menekankan pentingnya peran masyarakat sipil sebagai penjaga moral kekuasaan. Romo Magnis menilai kekuatan moral Indonesia di kancah internasional sangat ditentukan oleh konsistensi negara dalam menegakkan hukum dan melindungi hak asasi manusia.
Di sisi lain, ia memberikan catatan kritis terhadap program sosial pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia mengingatkan agar program tersebut tidak dipolitisasi sebagai alat legitimasi kekuasaan.
“Program sosial harus dijalankan secara transparan dan benar-benar menyasar kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti keterlibatan TNI dalam program tersebut sebagai potensi penyimpangan dari profesionalisme militer yang seharusnya berfokus pada fungsi pertahanan negara.
Secara keseluruhan, Romo Magnis menegaskan bahwa kekuatan moral Indonesia di tingkat global hanya dapat terwujud apabila negara konsisten menegakkan keadilan, menjaga kemandirian politik, serta memastikan seluruh institusi berjalan sesuai prinsip demokrasi.
