Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam acara yang digelar di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jumat (27/3/2026). Pelantikan ini disebut sebagai langkah untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kinerja Kemenkeu dalam menjalankan mandat pengelolaan keuangan negara secara profesional dan berintegritas.
Robert menggantikan Heru Pambudi yang menjabat sejak 12 Maret 2021. Purbaya menegaskan pergantian tersebut bukan sekadar pergantian figur, melainkan upaya menjaga kesinambungan kualitas kerja di lingkungan kementerian. “Jadi ini bukan mulai dari nol, tapi melanjutkan dengan kapasitas yang sudah terbentuk,” ujar Purbaya, dikutip dari siaran pers Kemenkeu, Selasa (31/3).
Dalam arahannya, Purbaya mengingatkan bahwa Kemenkeu menghadapi situasi global yang penuh ketidakpastian, dinamika geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas. Ia menekankan pentingnya ketenangan dan konsistensi kebijakan, terutama dalam menjaga disiplin fiskal dan kredibilitas APBN. “Kita pegang prinsip disiplin fiskal, kredibilitas APBN. Itu yang kita pegang mati-matian selama ini,” tegasnya.
Purbaya juga menyoroti peran strategis APBN yang tidak hanya berfungsi sebagai peredam guncangan (shock absorber), tetapi juga sebagai penggerak (engine) perekonomian. Karena itu, pengelolaan APBN disebut perlu dilakukan secara seimbang dan terintegrasi.
Dalam konteks tersebut, posisi Sekjen dinilai menjadi pusat penggerak organisasi. Purbaya menyebut Sekjen berperan sebagai orkestrator untuk memastikan sinkronisasi antarunit, mendorong transformasi organisasi, menjaga keberlanjutan reformasi, mengintegrasikan kebijakan pimpinan, serta mengelola sumber daya manusia dan budaya organisasi.
Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelantikan Robert bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah tekanan geopolitik global. “Keinginan Purbaya ini adalah orang yang sudah memiliki pengalaman yang mumpuni di bidangnya. Sekjen itu tangan kanan menteri. Di situ letak strategisnya. Apalagi sekarang kondisi global lagi tidak stabil, harga minyak naik, tekanan fiskal pasti terasa,” kata Ibrahim, dikutip dari Antara.
Ibrahim juga menyoroti persoalan yang dinilainya krusial di dalam negeri, yakni praktik mafia kepabeanan yang menurutnya masih marak dan sulit diberantas karena banyaknya “pintu” dalam rantai distribusi yang membuat pengawasan melemah. Ia menilai, jika persoalan tersebut dapat diatasi, dampaknya berpotensi signifikan terhadap penerimaan negara. “Kalau ini bisa dibenahi, potensi kenaikan pendapatan pajak itu besar. Tapi kalau tidak, ya akan stagnan seperti biasa,” ujarnya.
Robert Leonard Marbun disebut memiliki latar belakang di bidang ekonomi dan kebijakan publik, dengan pengalaman dalam pengelolaan fiskal dan hubungan kelembagaan. Kariernya dimulai pada 2011 sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pada 2016, ia menjabat Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga.
Pada 2018, Robert diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Kemenkeu. Ia juga pernah menjabat Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2024.
