WASHINGTON — Rincian proposal perdamaian untuk mengakhiri perang Ukraina-Rusia mulai terungkap setelah pertemuan pejabat Amerika Serikat (AS), Ukraina, dan sekutu Eropa di Jenewa pada 23 November. Dalam pertemuan itu, mereka membahas rencana 28 poin yang sebelumnya terkait dengan usulan AS dan Rusia, yang memicu kritik karena dinilai meminta konsesi besar dari Ukraina.
Menurut laporan Reuters pada Rabu (26/11), pembahasan di Jenewa merujuk pada proposal tandingan dari pihak Eropa terhadap draf yang disusun dalam kerangka AS–Rusia. Draf tersebut disebut melibatkan utusan AS Steve Witkoff dan utusan Rusia Kirill Dmitriev. Meski detail lengkap belum dipublikasikan, rencana yang dibahas di Jenewa dilaporkan berbeda dari proposal AS–Rusia.
Perbedaan itu antara lain disebut tidak menutup pintu bagi keanggotaan Ukraina di NATO, tidak membatasi ukuran militer Ukraina setelah perang, serta menghapus usulan amnesti atas kejahatan perang sejak invasi Rusia pada 2022.
Sejumlah isu paling sensitif—termasuk kemungkinan wilayah yang akan diserahkan dan status keanggotaan NATO—dilaporkan akan diputuskan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan Presiden AS Donald Trump. Ukraina juga mendorong pertemuan lanjutan dalam beberapa hari ke depan untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Sementara itu, proposal AS–Rusia menuai penolakan dari Ukraina dan sejumlah negara Eropa. Rencana itu dinilai lebih menyerupai “naskah pengakuan kekalahan dalam perang” ketimbang jalan menuju perdamaian. Dalam proposal tersebut, Ukraina diminta melepaskan wilayah yang diakui secara internasional, termasuk Krimea, Donetsk, dan Luhansk, serta “membekukan” garis depan di Kherson dan Zaporizhzhia.
Kritik muncul karena ketentuan tersebut dinilai melegitimasi perolehan wilayah melalui agresi dan bertentangan dengan Piagam PBB. Selain itu, usulan amnesti menyeluruh atas kejahatan perang juga dipandang bermasalah dari sisi hukum internasional.
Dalam laporan yang sama, disebutkan lebih dari 183.000 dugaan kejahatan perang telah didokumentasikan, di tengah penyelidikan yang masih berjalan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) serta jaksa nasional di sejumlah negara Eropa. Amnesti menyeluruh dikhawatirkan menghapus peluang akuntabilitas dan mengabaikan hak korban atas kebenaran dan keadilan.
Ketentuan lain yang dipersoalkan adalah rencana pembatasan kekuatan militer Ukraina pascaperang menjadi 600.000 personel. Kritikus menilai pembatasan itu janggal karena berpotensi melemahkan negara yang menjadi korban agresi, sementara Rusia tetap mempertahankan kapasitas militernya.
Sejumlah pengamat menyebut proposal AS–Rusia sebagai “hadiah untuk Putin” karena dianggap sejalan dengan tuntutan lama Moskow dan mengorbankan hak-hak Ukraina. Di sisi lain, pembahasan lanjutan yang kini berlangsung di Abu Dhabi—melibatkan pejabat AS, Rusia, dan Ukraina—serta pertemuan Trump dan Zelensky dipandang akan menentukan arah kerangka kesepakatan berikutnya.
