Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan Indonesia dan Malaysia memiliki komitmen yang sama untuk menyelesaikan sengketa perbatasan maritim Blok Ambalat di Laut Sulawesi melalui jalur damai.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI, Abdul Kadir Jailani, mengatakan kedua negara sebagai anggota ASEAN berpegang pada prinsip penyelesaian perbedaan secara damai. Namun, ia menekankan proses perundingan membutuhkan waktu karena kompleksitas teknis yang tinggi.

“Proses perundingan perbatasan memiliki kompleksitas teknis yang cukup pelik, sehingga membutuhkan waktu,” ujar Abdul Kadir dalam pengarahan media di Jakarta, Jumat, 8 Agustus 2025.

Menurut Abdul Kadir, sejak 2005 Indonesia dan Malaysia telah menjalani 43 putaran perundingan perbatasan. Meski belum menghasilkan kesepakatan, kedua pihak dinilai masih menunjukkan komitmen kuat untuk menuntaskan persoalan tersebut.

Ia menambahkan, kepentingan nasional serta hukum internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), menjadi acuan dalam proses negosiasi.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto juga menegaskan penyelesaian isu Ambalat harus dilakukan secara baik, damai, dan dilandasi iktikad baik dari kedua negara.

“Intinya kita mau penyelesaian yang baik dan damai,” kata Prabowo saat menghadiri Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 di Institut Teknologi Bandung, Kamis, 7 Agustus 2025.

Isu Ambalat kembali mencuat setelah Menteri Luar Negeri Malaysia, Mohamad Hasan, menyatakan belum ada kesepakatan terkait batas maritim di Laut Sulawesi. Dalam sidang Dewan Rakyat Malaysia, Selasa, 5 Agustus 2025, ia juga menyoroti perbedaan penyebutan wilayah, dengan Malaysia menggunakan istilah “Laut Sulawesi” sementara Indonesia kerap menyebutnya “Ambalat”.