Perusahaan Gabungan Pasokan Air Hai Phong, salah satu badan usaha milik negara (BUMN) utama di kota pelabuhan Hai Phong, menempatkan Resolusi No. 79-NQ/TW sebagai acuan dalam memperkuat tata kelola dan pengembangan bisnis berkelanjutan. Resolusi Politbiro tersebut menekankan pembaruan dan peningkatan efisiensi BUMN melalui restrukturisasi yang lebih transparan, modern, dan bertanggung jawab secara sosial.
Perusahaan ini memiliki sejarah panjang yang mengikuti perkembangan Hai Phong. Pada 1905, Prancis membangun instalasi pengolahan air pertama yang menjadi bagian dari sistem pasokan air kota. Tonggak berikutnya terjadi pada 1932 dengan dibangunnya stasiun pompa pendorong Dinh Tien Hoang, yang disebut menjadi penanda penting dalam perkembangan perusahaan.
Hingga kini, perusahaan tersebut menjadi satu-satunya unit yang dipercaya pemerintah kota Hai Phong untuk memasok air bagi penduduk perkotaan sekaligus membangun proyek penyediaan air bagi wilayah terpencil dan sulit dijangkau, termasuk di kawasan ekonomi khusus Bach Long Vy dan Cat Hai. Perusahaan mengoperasikan sembilan instalasi pengolahan air dengan jaringan pipa sepanjang puluhan ribu kilometer, memasok air ke seluruh wilayah perkotaan dan banyak desa, serta melayani sekitar 1,5 juta orang.
Dalam perannya sebagai BUMN, perusahaan menyatakan berkontribusi pada pembangunan sosial-ekonomi kota dan menjadi salah satu unit yang menonjol di sektor penyediaan air di wilayah Utara. Perusahaan juga mencatat telah menerima gelar “Pahlawan Buruh di Masa Renovasi” dua kali, masing-masing pada 2005 dan 2015.
Ketua Dewan Direksi Perusahaan Gabungan Pasokan Air Hai Phong, Tran Viet Cuong, mengatakan Resolusi 79-NQ/TW mendorong perubahan kuat pada pola pikir manajemen, struktur organisasi, dan orientasi pengembangan ekonomi milik negara di era baru. Menurutnya, resolusi itu menegaskan kebutuhan restrukturisasi menuju model yang efisien, transparan, dan modern, serta mengaitkan kinerja produksi dan bisnis dengan tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Di tingkat perusahaan, arah kebijakan tersebut disebut telah diterapkan selama bertahun-tahun melalui penataan organisasi, penguatan investasi, serta modernisasi teknologi produksi dan manajemen-operasi sistem penyediaan air. Sejumlah proyek dikerjakan secara bersamaan, mulai dari perluasan jaringan, peningkatan kapasitas instalasi pengolahan, penggantian pipa lama, hingga upaya menurunkan tingkat kehilangan air. Langkah-langkah ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pembangunan perkotaan serta industri di Hai Phong.
Dalam konteks penerapan sistem pemerintahan lokal dua tingkat, perusahaan juga melakukan reformasi struktur dan metode manajemen, meningkatkan efisiensi operasional, serta merampingkan organisasi. Perusahaan menata ulang tim manajemen air agar selaras dengan model baru tersebut, dengan mengurangi jumlah tim dari 36 menjadi 18. Penataan ulang disertai pengalokasian kembali personel dengan tujuan menjaga kelancaran manajemen dan operasi, sekaligus memastikan layanan pelanggan dan kebutuhan pengelolaan tetap terpenuhi.
Untuk memperkuat implementasi Resolusi 79-NQ/TW, Tran Viet Cuong mengusulkan agar instansi pusat dan pemerintah kota meninjau serta merevisi ketentuan terkait investasi publik, pengelolaan modal negara, penawaran, dan penetapan harga layanan penyediaan air. Ia menekankan perlunya pengurangan prosedur administratif, peningkatan otonomi, serta dorongan terhadap inovasi, keberanian, dan akuntabilitas. Menurutnya, kerangka hukum yang fleksibel dan stabil menjadi prasyarat penting bagi investasi jangka panjang, terutama untuk proyek infrastruktur penyediaan air berskala besar yang membutuhkan waktu pengembalian modal panjang.
Perusahaan juga mengusulkan penguatan kerja sama antara bisnis domestik dan asing, serta mendorong keterkaitan rantai nilai di bidang penyediaan air, lingkungan, dan infrastruktur perkotaan. Melalui kerja sama, usaha patungan, dan kemitraan, perusahaan menilai pelaku usaha dapat memanfaatkan sumber daya keuangan, mengakses teknologi, mempelajari praktik manajemen modern, serta meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi investasi. Perluasan kerja sama tersebut dipandang dapat memperkuat daya saing sekaligus memperdalam integrasi ke pasar regional dan internasional.
Salah satu poin yang dibahas dalam Resolusi 79-NQ/TW adalah melanjutkan peta jalan privatisasi untuk meningkatkan efisiensi operasional BUMN dan menarik partisipasi sektor ekonomi lain, termasuk dalam penguatan kapasitas manajemen, peningkatan teknologi, dan penyediaan sumber daya keuangan bagi pengembangan perusahaan.
Dari sisi sektor swasta, Wakil Direktur Jenderal VINAS Steel Joint Stock Company, Tran Van Loi, menilai Resolusi 79-NQ/TW membuka peluang bagi perusahaan swasta untuk berpartisipasi lebih dalam pada proyek industri dan infrastruktur utama melalui skema kemitraan publik-swasta. Ia menyebut penguatan kerja sama dengan sektor negara dapat membantu bisnis mengakses sumber daya, teknologi, dan pasar, sekaligus meningkatkan daya saing dan pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan landasan tersebut, VINAS menyatakan berencana memperluas investasi, memodernisasi lini produksi, meningkatkan kualitas produk, dan berkontribusi pada tujuan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.
