Resolusi 253/2025/QH15 (Resolusi 253) yang mengatur mekanisme dan kebijakan pengembangan energi nasional periode 2026–2030 dinilai memberi sinyal positif bagi sektor energi. Regulasi ini dipandang memperkuat dorongan kelembagaan, mulai dari fleksibilitas perencanaan hingga membuka ruang percepatan pembangunan jaringan listrik dan sistem penyimpanan energi baterai (Battery Energy Storage System/BESS).
Ketua Dewan Direksi Halcom Vietnam sekaligus anggota Majelis Nasional ke-15, Nguyen Quang Huan, menilai Resolusi 253 membantu mengurai hambatan lama terkait prosedur penyesuaian dan pembaruan perencanaan. Menurutnya, perluasan kasus yang memenuhi syarat untuk penyesuaian serta desentralisasi kewenangan ke tingkat lokal dapat memangkas waktu persiapan proyek secara signifikan.
Ia juga menyoroti penambahan mekanisme yang memungkinkan sumber daya listrik, jaringan, dan BESS dimasukkan ke dalam perencanaan. Langkah ini ditujukan untuk mengatasi kondisi sejumlah proyek energi terbarukan yang tertunda atau tidak beroperasi optimal akibat keterbatasan kapasitas jaringan listrik. Dengan perubahan tersebut, proyek-proyek diharapkan memiliki kondisi implementasi yang lebih menguntungkan mulai 2026.
Meski demikian, Huan menyebut masih ada tiga kendala yang perlu segera dibereskan agar proyek benar-benar dapat berjalan. Pertama, mekanisme penawaran untuk banyak proyek darat yang masih diperlukan, namun pedomannya dinilai belum jelas sehingga meningkatkan risiko bagi pelaku usaha.
Kedua, terkait perjanjian pembelian tenaga listrik (power purchase agreement/PPA). Ia menilai ketentuan pada Pasal 8 sudah menetapkan prinsip penetapan harga dan tanggung jawab negosiasi PPA, tetapi belum memuat panduan spesifik untuk tiap jenis transaksi. Kondisi ini dinilai berpotensi memicu negosiasi yang berkepanjangan dan tidak seimbang.
Ketiga, persoalan penetapan harga listrik berdasarkan waktu. Huan menilai bila harga ditetapkan dalam mata uang domestik sepanjang masa proyek tanpa memperhitungkan inflasi dan fluktuasi nilai tukar, risiko keuangan akan besar. Alasannya, banyak peralatan proyek merupakan impor dengan harga mata uang asing, sementara pendapatan proyek diterima dalam mata uang domestik. Ia mengusulkan adanya mekanisme penyesuaian harga listrik tahunan atau penetapan harga dalam USD yang kemudian dikonversi ke VND saat pembayaran.
Dalam aspek jaringan listrik, Huan menyebut kelebihan beban jaringan sebagai risiko terbesar bagi proyek energi terbarukan. Ia menggambarkan situasi ketika proyek sudah selesai dibangun, tetapi tidak dapat memaksimalkan kapasitas karena infrastruktur transmisi belum memadai, terutama saat intensitas matahari atau angin tinggi dan permintaan konsumsi rendah. Menurutnya, hambatan ini bersifat struktural bagi pembangkit angin dan surya.
Ia merujuk Pasal 5 Resolusi 253 yang mengatur investasi jaringan listrik. Salah satu poin yang dinilai baru adalah pembukaan peluang investasi swasta pada jaringan listrik—terutama di tingkat provinsi—dengan ketentuan proyek tersebut tidak memerlukan persetujuan kebijakan investasi. Mekanisme ini dinilai dapat mempersingkat prosedur serta memperluas partisipasi swasta, sehingga ketergantungan pada investasi publik untuk transmisi berkurang.
Huan menekankan pentingnya koordinasi sinkron antara pemerintah pusat dan daerah agar jadwal pembangunan pembangkit dan jaringan selaras. Ia menilai jika pembangkit selesai lebih dulu sementara jaringan belum tersedia, proyek tidak dapat menghasilkan arus kas dan investor menanggung risiko besar.
Selain pembangunan fisik, ia juga menilai sistem pengiriman listrik perlu ditingkatkan melalui teknologi pengiriman dan pengaturan cerdas agar operasi lebih fleksibel dan kemacetan kapasitas dapat berkurang mulai 2026.
Terkait tenaga angin lepas pantai dan perjanjian pembelian listrik langsung (direct power purchase agreement/DPPA), Huan menilai ketentuan Pasal 10 dan 11 memberi arah untuk mendorong pelaku usaha yang memiliki kapasitas berpartisipasi pada sektor strategis yang membutuhkan modal besar. Namun ia menegaskan, “momen yang tepat” untuk investasi tidak hanya ditentukan oleh kerangka harga, melainkan juga kelengkapan faktor lain seperti perencanaan, titik koneksi, kontrak konsumsi daya, serta pembiayaan.
Ia menyebut investor pada akhirnya akan menilai kelayakan melalui indikator tingkat pengembalian internal (internal rate of return/IRR) dan nilai sekarang bersih (net present value/NPV). Menurutnya, salah satu risiko utama saat ini adalah kepastian titik koneksi. Tanpa alokasi yang jelas dan transparan sejak awal, proyek berisiko gagal terhubung ke jaringan atau tersendat dalam proses permintaan dan persetujuan, yang berdampak pada peningkatan biaya dan waktu kepatuhan.
Ia juga menyoroti bahwa meskipun Pasal 13 DPPA memuat prinsip-prinsip, pasar masih menunggu panduan lebih rinci, termasuk biaya penggunaan jaringan yang menghubungkan pembeli dan penjual serta mekanisme berbagi risiko apabila pembeli listrik mengakhiri kontrak karena berbagai alasan, seperti penghentian produksi, kebangkrutan, atau keadaan kahar (force majeure).
Secara umum, Huan menilai Resolusi 253 telah melembagakan sebagian orientasi Resolusi No. 70-NQ/TW Politbiro tentang Strategi Pembangunan Energi Nasional hingga 2045, sekaligus membentuk landasan hukum untuk mengurangi hambatan di sektor kelistrikan. Ia menyatakan pelaku usaha menantikan terbitnya pedoman terperinci agar mekanisme dapat diterapkan dan proyek bisa dipercepat mulai 2026. Ia juga menyebut, bila implementasi berjalan efektif, sektor kelistrikan dapat berkontribusi signifikan terhadap target pertumbuhan PDB dua digit pada 2026.
Dalam agenda terpisah, pada 29 Januari Surat Kabar Industri dan Perdagangan dijadwalkan menggelar forum bertema “Mewujudkan Mekanisme dan Kebijakan untuk Pengembangan Energi Nasional pada Periode 2026–2030.” Forum ini direncanakan dihadiri perwakilan lembaga pengatur, para ahli, dan pelaku bisnis untuk membahas solusi penghapusan hambatan kelembagaan, mobilisasi sumber daya, serta penguatan sektor-sektor kunci guna mendukung implementasi Resolusi 253.
