Sektor properti nasional dinilai masih memiliki prospek positif di tengah dinamika geopolitik global. Pelaku industri tetap menjaga optimisme terhadap ketahanan ekonomi Indonesia, meski situasi global—terutama konflik yang memanas di kawasan Timur Tengah—berpotensi menekan stabilitas ekonomi dunia maupun nasional.
Pandangan tersebut disampaikan Ketua Umum DPP Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto usai menghadiri kegiatan buka puasa bersama yang diselenggarakan REI di The Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026).
Joko menilai fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk menghadapi berbagai tantangan. Ia juga menyebut target pertumbuhan ekonomi nasional yang dipatok pemerintah pada kisaran 5,4% hingga 5,6% masih berpeluang tercapai, bergantung pada keberhasilan program-program strategis pemerintah dalam mendorong aktivitas ekonomi.
Menurut Joko, salah satu program yang dapat berdampak besar bagi sektor properti sekaligus perekonomian nasional adalah program pembangunan 3 juta rumah yang tengah dijalankan pemerintah. Program ini dinilai tidak hanya menargetkan pengurangan backlog perumahan, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek berganda pada berbagai sektor industri terkait.
Ia menambahkan, percepatan pembangunan perumahan, khususnya di kawasan perkotaan, memerlukan strategi adaptif terhadap keterbatasan lahan. REI mendorong pengembangan hunian vertikal seperti apartemen atau rumah susun sebagai salah satu solusi untuk meningkatkan ketersediaan hunian sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan lahan.
“Jika pembangunan hunian vertikal dapat digalakkan, maka akan terjadi pergerakan modal yang besar, perputaran ekonomi meningkat, serta menciptakan lapangan kerja yang luas,” kata Joko.
Selain mendorong hunian vertikal, REI juga mendukung rencana pemerintah untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi hingga 30 tahun. Joko menilai kebijakan ini dapat meningkatkan keterjangkauan masyarakat dalam membeli rumah karena beban cicilan menjadi lebih ringan.
Ia juga menyampaikan bahwa perpanjangan tenor KPR diyakini dapat membantu menekan potensi kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) di sektor pembiayaan perumahan. Namun, Joko menekankan pentingnya peningkatan literasi dan edukasi keuangan agar pengelolaan keuangan rumah tangga lebih sehat. Menurutnya, ketika penghasilan meningkat, hal itu seharusnya dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pelunasan pokok kredit, bukan mendorong konsumsi berlebihan.
Terkait target penyaluran KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 350.000 unit pada 2026, Joko menilai diperlukan langkah-langkah luar biasa agar target tersebut tercapai. Ia mengungkapkan bahwa pada tahun sebelumnya realisasi penyaluran FLPP masih sekitar 83% dari target yang ditetapkan pemerintah.
Untuk meningkatkan realisasi, REI mendorong kebijakan yang lebih progresif, terutama penyederhanaan proses perizinan pembangunan perumahan yang selama ini dinilai masih menjadi kendala di berbagai daerah. REI juga mendorong penguatan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk mengoptimalkan potensi pasar pembiayaan perumahan bersubsidi.
Joko menyebut sekitar 76% penyerap kuota FLPP berasal dari peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang mayoritas merupakan pekerja berpenghasilan tetap. Ia menilai, jika kerja sama dapat diperluas hingga tingkat kabupaten secara masif, target penyaluran FLPP berpeluang tercapai.
Menurutnya, peserta BPJS Ketenagakerjaan memiliki potensi besar sebagai calon penerima KPR FLPP karena latar belakang pekerjaan yang jelas dan penghasilan tetap. Dengan sosialisasi serta edukasi yang lebih intensif mengenai pentingnya memiliki rumah sendiri, potensi tersebut diyakini dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penyediaan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti.
