Reformasi 1998 menandai dimulainya era pasca-Soeharto di Indonesia. Peristiwa ini menjadi titik balik penting setelah Presiden Soeharto mengakhiri masa kekuasaannya yang berlangsung selama 32 tahun. Soeharto resmi menyatakan berhenti menjabat pada 21 Mei 1998 dan posisinya kemudian digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Latar belakang Reformasi 1998

Mundurnya Soeharto tidak lepas dari krisis moneter yang terjadi sejak 1997. Saat itu, kondisi ekonomi Indonesia melemah dan merosot, memicu ketidakpuasan masyarakat. Gelombang ketidakpuasan kemudian berkembang menjadi demonstrasi besar-besaran, terutama oleh mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Di tengah situasi tersebut, kerusuhan terjadi hampir di setiap daerah. Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mendapat tekanan politik, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dari luar negeri, Amerika Serikat secara terbuka meminta Soeharto mengundurkan diri. Sementara dari dalam negeri, gerakan mahasiswa menuntut Soeharto lengser dari jabatannya.

Tekanan terhadap kepemimpinan Soeharto semakin kuat setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998, ketika empat mahasiswa tertembak mati. Peristiwa itu memicu Kerusuhan Mei 1998 sehari kemudian.

Kronologi menuju pengunduran diri Soeharto

Situasi politik kian memanas ketika sekitar 15.000 mahasiswa mengambil alih Gedung DPR/MPR. Dampaknya, proses politik nasional disebut lumpuh. Di tengah desakan yang terus membesar, Soeharto sempat berupaya mempertahankan jabatannya dengan melakukan perombakan kabinet dan membentuk Dewan Reformasi.

Namun, tekanan massa dan gerakan mahasiswa terus berlanjut hingga Soeharto dinilai tidak memiliki pilihan lain selain mengundurkan diri. Pada 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Soeharto secara resmi menyatakan berhenti menjabat sebagai Presiden Indonesia.

Berdasarkan UUD 1985 Pasal 8, Soeharto mengatur agar Wakil Presiden B.J. Habibie disumpah sebagai penggantinya di hadapan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, kepemimpinan beralih kepada B.J. Habibie dan Era Reformasi pun terbentuk.

Tujuan gerakan Reformasi

Reformasi menjadi peristiwa bersejarah karena mengakhiri rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto sejak 1966. Sejumlah tuntutan dan tujuan yang mengemuka pada masa itu antara lain:

• Menuntut turunnya harga-harga kebutuhan pokok yang melonjak tinggi sejak Juli 1997.
• Menuntut MPR agar tidak kembali mencalonkan Soeharto sebagai presiden untuk periode ketujuh.
• Menjelang lengsernya Soeharto, para pejabat melakukan perjanjian simbolik dan beberapa langkah kebijakan ekonomi untuk mencoba mengatasi keadaan dan mempertahankan kekuasaan (buying time).

Dampak Reformasi

Kebebasan menyampaikan pendapat

Setelah reformasi, masyarakat memiliki ruang lebih luas untuk mengemukakan pendapat. Pada masa Presiden B.J. Habibie, diberikan kesempatan bagi siapa pun untuk menyampaikan aspirasi, baik melalui rapat umum maupun unjuk rasa atau demonstrasi.

Namun, mahasiswa yang hendak melakukan aksi unjuk rasa tetap diwajibkan memperoleh izin dari kepolisian serta menentukan lokasi demonstrasi. Ketentuan ini mengacu pada UU No. 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Pengurangan peran dwifungsi ABRI

Reformasi juga berdampak pada berkurangnya peran ABRI di DPR secara bertahap, dari 75 orang menjadi 38 orang. Pada masa sebelumnya, ABRI terdiri dari empat angkatan: Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian RI.

Sejak 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri dari ABRI dan berganti nama menjadi Kepolisian Negara. Istilah ABRI juga berubah menjadi TNI.