Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat kerja bersama seluruh anggota Kabinet Merah Putih, pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026). Dalam rapat tersebut, Prabowo menyoroti situasi global yang dinilai penuh ketidakpastian sekaligus menegaskan kesiapan Indonesia menghadapi potensi krisis pangan, energi, dan air.
Rapat ini digelar sebagai evaluasi satu setengah tahun pemerintahan sejak Oktober 2024, sekaligus untuk menyatukan arah kebijakan nasional di tengah dinamika global.
Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan penilaian bahwa pemerintahannya telah menunjukkan kinerja yang efektif. “Alhamdulillah, satu setengah tahun ini kita telah membuktikan bahwa pemerintah kita efektif, andal, dan mampu menjalankan tugas bernegara dengan baik,” ujarnya dalam tayangan Channel YouTube Sekretariat Presiden.
Prabowo juga menyebut Indonesia berada dalam posisi relatif aman meski dunia menghadapi konflik dan krisis energi. Ia mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas nasional, termasuk pengendalian konsumsi bahan bakar.
Terkait subsidi bahan bakar minyak (BBM), Prabowo menegaskan kebijakan subsidi akan dipertahankan bagi sebagian besar masyarakat. “Untuk BBM bersubsidi, kita akan pertahankan bagi 80 persen rakyat. Tapi yang mampu harus bayar sesuai harga pasar,” tegasnya.
Menurut Prabowo, krisis global juga dapat menjadi peluang untuk mempercepat kemandirian energi dan memperkuat ekonomi nasional. Ia menekankan pentingnya efisiensi serta komitmen mencegah pemborosan dan korupsi. “Krisis ini adalah peluang. Kita harus bekerja lebih efisien, tidak boleh boros, dan tidak boleh ada korupsi,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga memperkuat persatuan dan sinergi, serta meninggalkan ego sektoral demi kepentingan nasional. “Tidak boleh ada pemikiran sektoral. Kita harus satu bahasa, satu rencana kerja untuk kepentingan bangsa,” ujarnya.
Prabowo turut mengungkap sejumlah rencana kebijakan, antara lain penurunan biaya haji 2026 sekitar Rp2 juta dan pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Pemerintah juga akan mengevaluasi ratusan izin usaha pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah. “Kalau tidak jelas, cabut semua IUP. Kita tidak ada waktu untuk kompromi, yang kita bela adalah kepentingan rakyat,” tegasnya.
Di sisi lain, Prabowo mengingatkan ancaman disinformasi di era digital yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas nasional. Ia meminta kewaspadaan terhadap hoaks dan manipulasi informasi berbasis teknologi. “Dengan teknologi sekarang, satu orang bisa seolah-olah jadi ribuan suara. Ini yang harus kita waspadai,” katanya.
Menutup arahannya, Prabowo menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Ia menilai potensi sumber daya alam dan posisi strategis Indonesia menjadi modal kuat menghadapi tantangan global. “Tidak ada Indonesia gelap. Indonesia cerah. Kita harus percaya pada kekuatan kita sendiri,” pungkasnya.
