Mataram, NTB — Sejumlah peristiwa menjadi perhatian publik di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Kamis (5/3), mulai dari peringatan cuaca maritim, perkembangan penanganan perkara korupsi, hingga agenda pemerintahan daerah.

Di sektor cuaca, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan sejumlah perairan di NTB masuk kategori zona merah. Kondisi ini dipengaruhi dua bibit siklon tropis yang terpantau berada di Samudera Hindia dan memicu peningkatan tinggi gelombang laut hingga enam meter. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Zainuddin Abdul Madjid (ZAM), Kadek Katriavi, menyampaikan bahwa dampak tersebut berpotensi meningkatkan risiko di wilayah perairan.

Dalam perkembangan hukum, terpidana kasus korupsi belanja barang dan jasa pada Dinas Perhubungan Kabupaten Dompu, Syarifuddin, mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp448.593.154 melalui Kejaksaan Negeri Dompu. Proses pengembalian dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Dompu dan dipimpin Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, Lusiana Bida, didampingi sejumlah pejabat kejaksaan terkait.

Sementara itu, Kejaksaan Tinggi NTB mendalami temuan dari hasil pemeriksaan pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan dana alokasi khusus (DAK) tahun 2023. Asisten Pidana Khusus Kejati NTB, Muh. Zulkifli Said, menyatakan pendalaman masih dalam konteks pemeriksaan dan berkembang ke sejumlah pihak yang pernah menduduki jabatan strategis di Dinas Dikbud NTB.

Dari isu global, sebuah ulasan menyoroti eskalasi konflik setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 yang disebut Operation Epic Fury oleh Washington dan Operation Roaring Lion oleh Tel Aviv. Serangan tersebut dinilai memicu kegelisahan global, mengingat posisi strategis Iran di Selat Hormuz—jalur distribusi sekitar seperlima minyak dunia—yang membuat setiap eskalasi berpotensi berdampak pada harga energi internasional.

Di lingkungan Pemerintah Kota Mataram, Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan amanah kepemimpinan birokrasi. Ia menyebut integritas sebagai kunci untuk mewujudkan tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta untuk menghindari berbagai persoalan dalam pelaksanaan tugas.