Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik Robert Leonard Marbun sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam acara di Aula Mezzanine Kemenkeu, Jumat (27/3/2026). Pelantikan ini disebut sebagai langkah untuk memperkuat organisasi dan meningkatkan kinerja Kemenkeu dalam menjalankan mandat pengelolaan keuangan negara secara profesional dan berintegritas.
Robert menggantikan Heru Pambudi yang menjabat sejak 12 Maret 2021. Purbaya menegaskan pergantian jabatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan kualitas kerja, bukan memulai dari awal. “Jadi ini bukan mulai dari nol, tapi melanjutkan dengan kapasitas yang sudah terbentuk,” ujar Purbaya, dikutip dari siaran pers Kemenkeu, Selasa (31/3).
Dalam arahannya, Purbaya mengingatkan bahwa kondisi global saat ini diwarnai ketidakpastian, dinamika geopolitik, serta fluktuasi harga komoditas. Menurutnya, Kemenkeu perlu tetap tenang dan konsisten menjalankan kebijakan dengan berpegang pada prinsip disiplin fiskal dan kredibilitas APBN. “Kita pegang prinsip disiplin fiskal, kredibilitas APBN. Itu yang kita pegang mati-matian selama ini,” tegasnya.
Purbaya juga menekankan peran strategis Kemenkeu dalam menjaga arah perekonomian nasional. APBN, kata dia, tidak hanya berfungsi sebagai peredam guncangan (shock absorber), tetapi juga sebagai penggerak (engine), sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara seimbang dan terintegrasi.
Dalam konteks tersebut, peran Sekjen dinilai krusial sebagai penggerak inti organisasi. Sekjen diharapkan menjadi orkestrator yang memastikan seluruh unit berjalan sinkron, mendorong transformasi organisasi, menjaga keberlanjutan reformasi, mengintegrasikan kebijakan pimpinan, serta mengelola sumber daya manusia dan budaya organisasi.
Pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas Ibrahim Assuaibi menilai pelantikan Robert bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan langkah strategis untuk menjaga stabilitas fiskal nasional di tengah tekanan geopolitik global. “Keinginan Purbaya ini adalah orang yang sudah memiliki pengalaman yang mumpuni di bidangnya. Sekjen itu tangan kanan menteri. Di situ letak strategisnya. Apalagi sekarang kondisi global lagi tidak stabil, harga minyak naik, tekanan fiskal pasti terasa,” kata Ibrahim, dikutip dari Antara.
Ibrahim juga menyoroti persoalan yang dinilainya krusial di dalam negeri, yakni praktik mafia kepabeanan yang disebut masih marak dan sulit diberantas. Menurutnya, banyaknya “pintu” dalam rantai distribusi membuat pengawasan menjadi lemah. Ia menyebut, jika persoalan ini dapat dibenahi, dampaknya berpotensi signifikan terhadap penerimaan negara. “Kalau ini bisa dibenahi, potensi kenaikan pendapatan pajak itu besar. Tapi kalau tidak, ya akan stagnan seperti biasa,” ujar Ibrahim.
Robert Leonard Marbun disebut memiliki latar belakang di bidang ekonomi dan kebijakan publik. Ia dikenal sebagai akademisi sekaligus praktisi dengan pengalaman dalam pengelolaan fiskal dan hubungan kelembagaan. Kariernya di Kemenkeu dimulai pada 2011 sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pada 2016, ia menjabat Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga.
Pada 2018, Robert diangkat menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara Kemenkeu. Ia juga pernah menjabat Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2024.
