Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak dinamika geopolitik global, khususnya konflik di Timur Tengah, terhadap Indonesia. Ia juga menekankan pentingnya memastikan perlindungan data masyarakat dalam kerja sama transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Pernyataan itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

Menurut Puan, konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Ia merinci sejumlah dampak yang perlu diwaspadai, mulai dari harga minyak, biaya transportasi, harga barang, hingga nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat serta rantai perdagangan global.

Puan menilai situasi tersebut perlu diantisipasi karena dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan ketahanan fiskal negara dalam menjalankan pembangunan.

Di tengah ketidakpastian global, Puan menegaskan negara harus tetap hadir memenuhi harapan masyarakat, terutama dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan rakyat, serta memperluas akses layanan pendidikan dan kesehatan.

Ia juga menyatakan DPR akan memastikan kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan kesejahteraan rakyat. “DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan kesejahteraan rakyat agar tidak turun kelas,” ujarnya.

Selain fungsi legislasi dan anggaran, Puan menekankan pentingnya fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah. Pada masa sidang ini, salah satu isu yang menjadi perhatian DPR adalah perlindungan data masyarakat dalam perjanjian transfer data antara Indonesia dan Amerika Serikat.