Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan memastikan kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap mampu menjaga kesejahteraan rakyat di tengah meningkatnya eskalasi konflik global.
Pernyataan itu disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).
“DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas,” ujar Puan dalam pidatonya.
Menurut Puan, politik anggaran pemerintah harus mampu menjaga ketahanan fiskal negara agar masyarakat tetap memiliki jalan menuju kesejahteraan. Ia juga menekankan pentingnya pelayanan publik yang berkualitas, serta kondisi yang aman dan tenteram bagi masyarakat.
Puan mengatakan perhatian terhadap ketahanan fiskal tidak terlepas dari potensi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang diperkirakan memengaruhi stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia. Ia menilai eskalasi konflik berpotensi menimbulkan berbagai tekanan ekonomi, mulai dari kenaikan harga energi hingga gangguan perdagangan internasional.
“Hal ini akan memengaruhi harga minyak, harga transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, rantai perdagangan, pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan fiskal dalam menjalankan pembangunan,” kata Puan.
Di sisi lain, Puan mengingatkan masyarakat masih menaruh harapan besar kepada negara untuk menghadirkan lapangan kerja, memperkuat perekonomian nasional, serta meningkatkan pendapatan. Ia juga menyebut perluasan akses layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi harapan publik.
Dalam pidatonya, Puan turut menyinggung situasi global yang ditandai meningkatnya konflik geopolitik dengan penggunaan kekuatan militer. Ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, menurutnya, mencerminkan dinamika hubungan internasional yang sarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, serta persaingan kekuatan global.
Puan menilai konflik tersebut bukan hanya menunjukkan benturan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menjadi tantangan bagi tata kelola global. Ia menyebut meningkatnya aksi militer memperlihatkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata kerap mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Selain itu, Puan menyoroti eskalasi konflik yang dinilainya menunjukkan dominasi negara tertentu terhadap negara lain, melemahnya peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanan global dalam menjaga keseimbangan kepentingan antarnegara.
Situasi tersebut, kata Puan, menegaskan pentingnya memperkuat hukum internasional serta meningkatkan peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, dan hak setiap negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
