Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan memastikan kemampuan fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap mampu menjaga rakyat Indonesia, terutama di tengah eskalasi konflik global.
Pernyataan itu disampaikan Puan dalam pidato pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
“DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas,” kata Puan.
Menurut dia, politik anggaran pemerintah perlu menjaga ketahanan fiskal agar masyarakat tetap memiliki jalan menuju kesejahteraan, memperoleh pelayanan umum yang berkualitas, serta merasa aman dan tenteram.
Puan menyampaikan hal itu dengan menyinggung dampak konflik geopolitik di Timur Tengah yang dinilainya dapat memengaruhi stabilitas ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia. Ia menyebut perkembangan tersebut berpotensi berdampak pada harga minyak, biaya transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, rantai perdagangan, pertumbuhan ekonomi, hingga ketahanan fiskal dalam menjalankan pembangunan.
Di saat yang sama, Puan mengatakan masyarakat masih menaruh harapan agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi, serta meningkatkan penghasilan dan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Dalam pidatonya, Puan juga menyinggung situasi geopolitik yang menurutnya memperlihatkan penggunaan kekuatan militer. Ia menyebut ketegangan yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran menunjukkan dinamika hubungan internasional yang sarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, serta persaingan kekuatan global.
Ia memandang konflik tersebut tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan. Puan menilai meningkatnya eskalasi aksi militer telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Menurut Puan, eskalasi konflik juga memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain, mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta menunjukkan kegagalan sistem keamanan global dalam menjamin keseimbangan kepentingan antarnegara.
Situasi itu, kata Puan, menegaskan pentingnya penguatan hukum internasional dan peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara untuk mempertahankan kedaulatannya.
