Ketua DPR RI Puan Maharani menilai dinamika global pada awal 2026 menuntut pemerintah Indonesia menjalankan diplomasi yang lebih efektif dan berorientasi pada solusi perdamaian.
Menurut Puan, awal 2026 ditandai meningkatnya ketegangan hubungan internasional, baik melalui konflik bersenjata maupun eskalasi perang dagang. Ia menyebut situasi tersebut mengganggu rantai pasok dan memperlambat pertumbuhan ekonomi global.
“Dalam dunia yang saling bergantung, tidak ada bangsa yang dapat berdiri dan aman sendirian, stabilitas global hanya dapat dicapai melalui kerja sama,” ujar Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 19 Februari 2026.
Puan menyatakan tidak ada negara yang dapat maju tanpa kerja sama antarnegara. Ia juga menilai tatanan kerja sama internasional saat ini dibangun di atas norma dan komitmen bersama, mulai dari standar ekonomi yang mengukur daya saing dan keberlanjutan, nilai-nilai sosial yang menjunjung martabat manusia, hingga prinsip demokrasi dan hak asasi manusia sebagai fondasi politik yang berkeadaban.
Dalam konteks itu, ia menekankan pembangunan tidak semata diukur dari pertumbuhan angka, melainkan dari kualitas kehidupan manusia dan keadilan sosial yang dirasakan masyarakat.
“Karena kita hidup dalam dunia yang saling bergantung, Indonesia harus memperkuat daya tahan dan daya saing nasional agar memiliki posisi tawar yang baik dalam tatanan global,” kata Puan.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu juga menyampaikan DPR, melalui fungsi konstitusionalnya, telah merespons berbagai isu penting dan strategis. Respons tersebut, menurutnya, mencakup integritas pengelolaan perekonomian nasional, kebutuhan reformasi hukum nasional, penguatan perlindungan sosial di bidang kesehatan, serta pelaksanaan politik luar negeri yang tetap berada pada jalur politik bebas aktif.
