BERITA TERKINI
Puan Maharani Buka Rapat Paripurna DPR, Soroti Eskalasi Konflik Timur Tengah

Puan Maharani Buka Rapat Paripurna DPR, Soroti Eskalasi Konflik Timur Tengah

Ketua DPR RI Puan Maharani membuka Rapat Paripurna DPR RI dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 dengan menyoroti konflik di Timur Tengah menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Dalam pidatonya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, Puan menyatakan dunia tengah menyaksikan konflik geopolitik yang menggunakan kekuatan militer. Menurutnya, ketegangan tersebut mencerminkan dinamika hubungan internasional yang sarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, serta persaingan kekuatan global.

“Konflik antara AS, Israel, dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan,” kata Puan.

Puan menilai meningkatnya eskalasi aksi militer mendorong pemahaman kolektif bahwa penggunaan kekuatan militer saat ini telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.

Ia juga menyebut eskalasi konflik memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain, mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta menunjukkan kegagalan sistem keamanan global dalam menjamin keseimbangan kepentingan antarnegara.

Situasi tersebut, lanjut Puan, kembali menegaskan pentingnya penguatan hukum internasional dan peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara untuk mempertahankan kedaulatannya.

DPR RI, kata dia, mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi agar seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi yang lebih luas, mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta menyelesaikan sengketa secara damai.

Sejalan dengan itu, DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa agar segera mengambil peran dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan masyarakat sipil, serta perdamaian dan stabilitas global.

“DPR RI juga menegaskan pemerintah RI harus terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana, konsisten, dan konstruktif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berkembang,” ujar Puan.