Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan DPR akan memastikan APBN 2026 tetap melindungi rakyat Indonesia di tengah eskalasi konflik global. Pernyataan itu disampaikan Puan dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025–2026 di Senayan, Jakarta, Selasa.
“DPR memastikan APBN 2026 menjaga derajat kehidupan rakyat agar kesejahteraan tidak menurun,” kata Puan.
Menurutnya, pemerintah perlu menyusun politik anggaran yang memperkuat ketahanan fiskal. Ia juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat memperoleh kesejahteraan, layanan publik yang berkualitas, serta rasa aman.
Puan mengingatkan, konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi mendorong kenaikan harga minyak, transportasi, dan barang. Ia menyebut dampak konflik juga dapat memengaruhi nilai tukar rupiah, rantai perdagangan, pertumbuhan ekonomi, hingga ketahanan fiskal negara.
Ia menilai masyarakat menaruh harapan besar agar negara dapat menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi, meningkatkan penghasilan, serta memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan.
Puan turut menyoroti konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang menurutnya mencerminkan kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, dan persaingan global. Ia menilai situasi tersebut menghadirkan tantangan besar bagi tata kelola dunia.
Ia juga menyebut eskalasi militer memperlihatkan penggunaan kekuatan yang mengabaikan kedaulatan negara, dominasi sebagian negara, serta kelemahan lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas.
“Situasi ini menegaskan pentingnya hukum internasional serta peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, dan hak negara mempertahankan kedaulatannya,” ujar Puan.
