Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus mengurangi ketimpangan sosial di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung.

Menurut Puan, DPR bersama pemerintah pada masa persidangan kali ini akan membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko. “DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” kata Puan dalam keterangan resmi, Rabu, 13 Mei 2026.

Puan menyampaikan, tantangan ke depan tidak hanya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mengurangi ketimpangan sosial.

Ia menilai APBN 2027 perlu menjadi momentum konsolidasi fiskal sekaligus penguatan program prioritas nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global serta mempercepat pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Puan juga menyoroti tekanan ekonomi global yang dinilai berdampak terhadap kondisi fiskal APBN. Di satu sisi, pemerintah tetap dituntut menjalankan pembangunan nasional di berbagai sektor, sementara di sisi lain ruang fiskal disebut semakin terbatas.

Karena itu, DPR memandang pemerintah perlu melakukan penajaman belanja agar keterbatasan ruang fiskal tidak mengurangi hak masyarakat dalam menikmati hasil pembangunan. Puan menekankan sektor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat.