Penguatan ekonomi kerakyatan dinilai semakin mendesak di tengah ketidakpastian global, mulai dari tekanan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, hingga fluktuasi harga pangan. Dalam situasi tersebut, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang tidak hanya sebagai intervensi sosial, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis yang menggerakkan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir.
Pemerintah disebut mengalokasikan anggaran MBG secara bertahap dengan kisaran Rp400 triliun hingga Rp450 triliun dalam beberapa tahun implementasi awal berdasarkan estimasi dokumen perencanaan fiskal 2025–2029. Pada tahap awal tahun berjalan, alokasi efektif diproyeksikan sekitar Rp70 triliun hingga Rp100 triliun per tahun. Dengan skala tersebut, MBG menjadi salah satu program belanja sosial terbesar dalam struktur APBN, setara sekitar 2,5–3,5 persen dari total belanja negara dan mendekati 0,3–0,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Skala fiskal ini dinilai memberi daya dorong ekonomi yang besar, terutama bagi sektor berbasis kerakyatan seperti pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM pangan. Dari sisi permintaan, MBG berpotensi menciptakan kebutuhan yang stabil terhadap produk pangan domestik, seiring target penerima yang disebut mencapai lebih dari 70 juta anak sekolah dan kelompok rentan.
Dengan ilustrasi satu porsi makanan membutuhkan bahan baku senilai Rp10.000–Rp12.000, perputaran ekonomi harian diperkirakan dapat mencapai Rp700 miliar hingga Rp840 miliar. Dalam setahun, nilainya dapat menembus Rp250 triliun hingga Rp300 triliun, yang sebagian besar berpotensi diserap pelaku ekonomi lokal.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan sektor pertanian menyerap sekitar 29 persen tenaga kerja nasional, sementara kontribusinya terhadap PDB berada di kisaran 12–13 persen. Peningkatan permintaan terhadap beras, sayur, telur, dan protein hewani melalui MBG dinilai berpotensi memperbaiki nilai tukar atau terms of trade petani yang selama ini cenderung stagnan.
Selain pertanian, dampak juga diarahkan pada penguatan UMKM. Indonesia memiliki sekitar 64 juta unit Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) yang menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Jika rantai pasok MBG terintegrasi dengan UMKM lokal—mulai dari katering, pengolahan makanan, hingga distribusi—dampaknya diperkirakan lebih inklusif dan dapat mendorong transformasi struktural ekonomi kerakyatan.
Dari sisi distribusi, pendekatan berbasis wilayah dinilai dapat menciptakan nilai tambah melalui pemendekan rantai logistik. Upaya ini disebut berpotensi menekan biaya logistik yang selama ini diperkirakan menyumbang 14–23 persen dari PDB Indonesia. Dengan rantai yang lebih pendek, lebih banyak nilai ekonomi diharapkan tetap berputar di tingkat lokal, sekaligus menjaga kualitas dan ketahanan menu dalam program.
Program MBG juga disebut memiliki efek pengganda. Dalam teori fiskal, belanja pemerintah pada sektor berbasis domestik memiliki multiplier 1,3 hingga 1,8, sehingga setiap Rp1 triliun belanja berpotensi menciptakan output ekonomi Rp1,3 triliun hingga Rp1,8 triliun. Dengan asumsi alokasi awal Rp100 triliun, tambahan output ekonomi diperkirakan dapat mencapai Rp130 triliun hingga Rp180 triliun.
Dampak tersebut dinilai dapat beririsan dengan penciptaan lapangan kerja. Jika setiap Rp1 miliar belanja sektor pangan mampu menyerap 3–5 tenaga kerja langsung dan tidak langsung, MBG diperkirakan berpotensi menciptakan jutaan peluang kerja baru. Peningkatan pendapatan masyarakat selanjutnya dapat mendorong konsumsi rumah tangga, yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi Indonesia dengan kontribusi lebih dari 50 persen terhadap PDB.
Dalam jangka panjang, program ini juga dikaitkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi memadai dinilai berpeluang memiliki produktivitas lebih tinggi di masa depan. Sejumlah riset global disebut menunjukkan peningkatan gizi dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja hingga 10–17 persen.
Meski demikian, implementasi MBG dinilai perlu berada dalam kerangka disiplin fiskal. Rasio pajak Indonesia yang masih berada di kisaran 10–11 persen terhadap PDB disebut membatasi ruang fiskal pemerintah. Karena itu, desain program dipandang harus memastikan setiap rupiah belanja memberikan manfaat ekonomi optimal.
Salah satu pendekatan yang disorot adalah memastikan belanja MBG bersifat produktif, termasuk dengan mengutamakan pengadaan bahan pangan dari produksi dalam negeri untuk meminimalkan kebocoran fiskal. Integrasi dengan program lain—seperti bantuan sosial, subsidi pangan, dan pemberdayaan UMKM—juga disebut dapat meningkatkan efisiensi anggaran. Selain itu, digitalisasi sistem distribusi dinilai penting untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi potensi inefisiensi.
Pengalaman negara lain kerap dijadikan rujukan. India, melalui skema Mid-Day Meal, disebut berhasil meningkatkan partisipasi sekolah sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Sementara Brazil, melalui program Fome Zero, disebut mampu menurunkan kemiskinan dengan pendekatan berbasis komunitas. Indonesia dinilai dapat mengadopsi praktik baik tersebut dengan penyesuaian konteks lokal, termasuk memperkuat peran koperasi dan BUMDes sebagai penghubung antara produsen dan pelaksanaan MBG.
Secara keseluruhan, MBG dipandang sebagai investasi strategis untuk membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan alokasi anggaran besar, program ini dinilai berpeluang menciptakan transformasi ekonomi yang signifikan apabila dikelola dengan tepat, menghubungkan kebutuhan gizi dengan produksi lokal, memberdayakan UMKM, serta membuka lapangan kerja. Dalam situasi global yang semakin kompleks, pendekatan yang mengaitkan kebijakan sosial dan ekonomi dinilai semakin relevan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
