Komitmen Indonesia dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi masyarakat mendapat perhatian di tingkat internasional. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu program prioritas nasional, diperkenalkan sebagai bagian dari diplomasi kesehatan Indonesia dalam rangkaian Sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) Sesi ke-61 di Jenewa, Swiss.

Pemerintah Indonesia mengangkat MBG dalam side event bertajuk Program Makan Bergizi Gratis di Indonesia: Investasi Berbasis Hak Asasi Manusia yang digelar di Markas Besar PBB, Jenewa. Melalui forum tersebut, Indonesia menekankan bahwa kebijakan pemenuhan gizi tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga bagian dari upaya pemajuan hak asasi manusia.

Diskusi di Jenewa menghadirkan panelis internasional, antara lain perwakilan Food and Agriculture Organization (FAO), World Food Programme (WFP), serta perwakilan tetap Prancis, Kuba, dan Finlandia untuk PBB di Jenewa. Sejumlah delegasi negara dan organisasi masyarakat sipil turut hadir untuk membahas penguatan hak atas pangan sebagai bagian dari pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Direktur Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Munafrizal Manan, menyampaikan bahwa hingga Maret 2026 program MBG telah menjangkau sekitar 61,6 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Penerima manfaat mencakup anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, yang dilayani melalui lebih dari 24.000 fasilitas layanan di berbagai daerah.

Menurutnya, MBG dirancang untuk meningkatkan status gizi generasi saat ini sekaligus mempersiapkan generasi masa depan yang lebih sehat dan produktif. Pemenuhan gizi yang memadai dinilai dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah serta produktivitas masyarakat dalam jangka panjang.

Dari sisi ekonomi, implementasi program disebut telah menciptakan lebih dari satu juta lapangan kerja dan melibatkan sekitar 35.000 pemasok pangan di berbagai daerah. Pemasok tersebut terdiri dari koperasi serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi bagian dari rantai pasok program.

Pemerintah juga menempatkan MBG dalam kerangka pemajuan hak asasi manusia, khususnya terkait pemenuhan hak atas pangan, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, serta standar hidup yang layak. Pendekatan ini menunjukkan kebijakan pembangunan sosial dapat diposisikan sebagai instrumen untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Dukungan terhadap pelaksanaan MBG juga disampaikan Asosiasi Dapur Mandiri Indonesia (ADMIN). Ketua Umum ADMIN, Bambang Purnomo Edi, menilai program tersebut bukan sekadar pembagian makanan, melainkan ekosistem ekonomi kerakyatan yang terstruktur karena menyerap tenaga kerja lokal dan memberi kepastian pasar bagi petani, peternak, serta pelaku usaha pangan skala kecil.

Bambang turut menyoroti dinamika opini di media sosial terkait implementasi program. Ia menyebut tidak semua informasi yang beredar mencerminkan kondisi lapangan, serta mengajak masyarakat tidak menarik kesimpulan menyeluruh hanya berdasarkan kasus-kasus tunggal. Ia juga menilai penertiban yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap unit pelayanan yang tidak memenuhi standar operasional menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengawasi pelaksanaan program.

ADMIN saat ini berkoordinasi dengan BGN untuk memastikan lebih dari 1.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di bawah naungan organisasi tersebut dapat beroperasi secara patuh, bersih, dan profesional. Organisasi itu menyatakan komitmen menjaga kualitas dan transparansi dalam setiap porsi makanan yang disajikan.

Dampak ekonomi program juga disebut terlihat di berbagai daerah, seiring meningkatnya permintaan bahan pangan untuk kebutuhan dapur produksi. Kondisi tersebut mendorong aktivitas ekonomi pada sektor pertanian, perikanan, serta UMKM, dan memacu pelaku usaha lokal meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan bahan baku.

Di Kota Serang, Banten, Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia menyampaikan bahwa keberadaan dapur MBG dinilai memicu perputaran ekonomi besar. Ia menyebut terdapat sekitar 80 hingga 90 dapur MBG yang beroperasi di Kota Serang, dengan perputaran ekonomi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp100 miliar per bulan atau hampir Rp1,2 triliun per tahun.

Dengan menggabungkan aspek kesehatan, pembangunan ekonomi, dan diplomasi internasional, program MBG diposisikan sebagai salah satu contoh kebijakan sosial yang dinilai strategis untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia sekaligus memperluas peran Indonesia dalam agenda pembangunan global.