BANDAR LAMPUNG — Ahmad Handoko menjadi salah satu nama yang dikenal di kalangan advokat di Lampung dan disebut-sebut terkait bursa Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Kota Bandar Lampung untuk periode 2021–2026. Meski demikian, ia disebut belum menentukan sikap untuk maju sebagai calon ketua.
Ahmad Handoko dikenal sebagai pengacara yang kerap menangani berbagai perkara, mulai dari tindak pidana korupsi (tipikor), sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada), hingga perkara sengketa lainnya. Sejumlah rekan seprofesi menilai ia memiliki ketelitian, analisis, dan kematangan dalam menangani perkara.
Advokat yang berasal dari Lampung Tengah ini juga disebut menangani perkara baik di wilayah Lampung maupun di luar daerah. Salah satu perkara yang disebut terbaru adalah kemenangan dalam perkara dugaan korupsi proyek pengerjaan jalan Ir Sutami–Sribawono, Kabupaten Lampung Timur, melawan Polda Lampung dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Bandar Lampung, pada 2021.
Riwayat karier
- Founder Ahmad Handoko Law Office (2018–sekarang)
- Advokat pada Kantor Advokat Abihasanmu’an & Rekan (2009–2017)
- Tenaga ahli bidang hukum Pemerintah Kabupaten Pesawaran
- Kepala Divisi Advokasi YLBHI Kantor Cabang LBH Bandar Lampung
- Kepala Divisi Bidang Sosial Politik YLBHI Kantor Cabang LBH Bandar Lampung (2006–2009)
Pengalaman organisasi
- Ketua Divisi Bidang Hukum DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Lampung
- Ketua Bidang Hukum DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Lampung
- Direktur Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Perhimpunan Advokat Indonesia Lampung
- Sekretaris Jenderal Dewan Rakyat Lampung (2009)
Pengalaman menangani perkara pemilu dan pilkada
- Kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo & Bahtiar Basri dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi RI dan Bawaslu Provinsi Lampung (2018)
- Kuasa hukum pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo & Bahtiar Basri dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi RI (2014)
- Kuasa hukum bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Hipni SE & Melin Haryani Wuaya dalam sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kabupaten Lampung Selatan (2020)
- Kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Arya Lukita Budiwan & Ir Epan Tolani dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi RI (2015)
- Kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang Hanan Razak & Heri Wardoyo dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi RI (2012)
- Kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang Barat (S.P) dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi RI (2012)
- Kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan & Syamsul Hadi dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi RI (2012)
- Kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Natuna Drs. H. Ilyas Sabli, M.Si & Imako, S.Sos dalam sengketa pilkada Kabupaten Kepulauan Natuna (2011)
- Kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Khamam & Ismail Ishak dalam sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi RI (2011)
- Kuasa hukum calon Bupati dan Wakil Bupati Mesuji Khamami & Ismail Ishak dalam sengketa pencalonan pilkada di PTUN Bandar Lampung, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan Mahkamah Agung RI (2010)
