Sosiolog Aceh sekaligus Guru Besar Universitas Syiah Kuala (USK), Prof Humam Hamid, mengingatkan pemerintah pusat agar berhati-hati merespons gejolak ekonomi global, terutama dampak konflik internasional yang mendorong kenaikan harga energi.
Dalam Podcast Serambi Spotlight di Studio Serambinews.com, Sabtu (28/3/2026), Prof Humam menilai tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi semakin besar seiring lonjakan harga minyak dunia yang disebutnya telah melampaui asumsi awal. Ia juga menyoroti melemahnya ekspor, termasuk ke China, yang dinilai mempersempit pemasukan negara.
“Asumsi APBN kita berapa dolar? 70 kan? Sekarang sudah 100 sekian. Artinya Indonesia ini harus membayar lebih untuk minyak. Di sisi lain, ekspor kita ke Cina juga menurun. Jadi uang masuk kecil, bayarnya besar,” ujar Prof Humam.
Ia menekankan, dalam situasi krisis pemerintah perlu mengutamakan stabilitas fiskal dibanding popularitas politik. Prof Humam bahkan menyarankan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ragu mengambil keputusan yang tidak populer jika kondisi ekonomi semakin memburuk, termasuk menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pemerintah harus sangat hati-hati. Mudah-mudahan jangan malu lah Pak Presiden kalau memang harus membuat keputusan yang agak berat. Misalnya ya, tiba-tiba MBG dihentikan misalnya,” katanya.
Prof Humam menilai komitmen politik tidak seharusnya menghalangi pemerintah mengambil langkah korektif ketika tekanan ekonomi meningkat. “Jangan takut nanti enggak populer karena sudah berjanji MBG. Jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer untuk menyelamatkan bangsa dan negara,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa krisis ekonomi dapat berimbas pada stabilitas politik, merujuk pada pengalaman 1998 ketika krisis ekonomi memicu gejolak besar. “Persoalan begini jangan main-main. Dulu Pak Harto jatuh karena harga bahan pokok, karena krisis ekonomi. Penyakit itu akan datang kalau enggak hati-hati. Mudah-mudahan tidak terjadi, tapi risikonya tetap ada,” ujarnya.
Menurut Prof Humam, dampak konflik global meski terjadi jauh dari Indonesia sudah mulai dirasakan masyarakat, termasuk di Aceh. Ia memprediksi kenaikan harga energi akan merembet ke berbagai sektor dan mendorong inflasi.
“Sekarang saja sudah terasa. Sebentar lagi harga minyak, gas naik, ongkos transportasi naik, bahan kebutuhan akan inflasi,” katanya.
Ia mencontohkan sektor perikanan dan pertanian sebagai sektor yang paling rentan. Nelayan, menurutnya, terancam tidak melaut bila harga solar naik, sementara petani dan pelaku usaha dapat terbebani biaya operasional sehingga hasil produksi terkendala untuk dipasarkan.
Prof Humam menilai kondisi itu akan semakin berat bagi masyarakat karena terjadi tanpa keterlibatan langsung dalam konflik. “Kita tidak terlibat perang, tapi kita yang kena. Dan itu sakit sekali. Ini tugas pemerintah untuk memastikan penderitaan itu tidak menjadi sangat berat,” ujarnya.
