President Club, ruang pertemuan bagi pengusaha, akademisi, dan pemerintah, menggelar diskusi bertema Indonesia's Forward: Kolaborasi untuk Ketahanan Nasional di President Lounge, lantai dasar Menara Batavia, Jakarta, belum lama ini. Forum tersebut menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat ketahanan nasional, di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Diskusi menyoroti situasi geopolitik dunia pada 2026 yang dinilai kian memanas dan berimbas pada stabilitas ekonomi nasional. Sejumlah pembicara hadir dalam acara ini, antara lain Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji sebagai keynote speaker, Dr. Kris Wijoyo Soepandji selaku Staf Khusus Menteri Pertahanan RI, Fakhrul Fulvian (Chief Economist Trimegah Sekuritas & Soemitro Economic Forum), Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia), serta Prof. Dr. Chandra Setiawan (Executive Director President Club).
Sesi pertama diskusi dimoderatori Benardinus Boyke Rachmanda, advisor bidang Hubungan Pemerintah Yayasan Pendidikan Universitas Presiden. Para narasumber memaparkan pandangan awal, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab.
Fakhrul Fulvian menilai dunia tengah memasuki periode perubahan besar yang selalu diikuti tantangan sosial, ekonomi, serta ketahanan negara. Ia menyinggung percepatan perkembangan teknologi dalam satu dekade terakhir, dari semi-digital menuju digital penuh. Menurutnya, perhatian kini juga tertuju pada perkembangan kecerdasan buatan (AI) yang membawa dampak positif sekaligus risiko, termasuk potensi kebocoran data pribadi maupun institusi yang dapat mengganggu ketahanan nasional.
Dalam konteks tersebut, Fakhrul menekankan perlunya penguatan koordinasi fiskal dan moneter serta kebijakan yang tepat agar dunia usaha tetap bergerak dan ekonomi dapat tumbuh menuju target 8 persen. Ia menambahkan, era perubahan besar juga membuka peluang, namun membutuhkan strategi nilai tambah dan ketahanan nasional yang sesuai karena kondisi dunia saat ini dinilai sangat berbeda dibanding sebelumnya.
Dr. Kris Wijoyo Soepandji menyebut target pertumbuhan ekonomi 8 persen bukan hal mudah, tetapi bisa dicapai jika semua pihak terkonsolidasi melalui semangat gotong royong. Ia mengaitkan hal itu dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya poin kedua yang memuat konsep defence supports economy, yaitu pengembangan sistem pertahanan dan keamanan yang mendukung ekonomi melalui swasembada pangan, energi, dan air.
“Karena eksistensi negara itu seperti dua sisi koin yang tidak terpisahkan. Satu sisi ialah kedaulatan, sisi lainnya ialah kesejahteraan,” kata Kris Wijoyo dalam diskusi tersebut.
Prof. Dr. Telisa Aulia Falianty menilai kunci mencapai pertumbuhan 8 persen, selain menjalankan ekonomi Pancasila serta merajut keberagaman dan gotong royong, adalah kemampuan pemerintah memanfaatkan keunggulan yang dimiliki Indonesia. Ia mencontohkan kemiripan Indonesia dengan Chili yang mengandalkan sumber daya alam untuk keluar dari middle income trap.
Menurut Telisa, Indonesia dapat memaksimalkan sumber daya alam sebagai bagian dari ketahanan nasional. “Game changer kita di mineral, tinggal butuh roadmap kelembagaan yang kuat,” ujarnya. Ia menambahkan, kedaulatan nasional tidak berarti menutup diri dari investor asing. Yang diperlukan adalah keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepercayaan investor melalui kolaborasi yang saling menguntungkan, termasuk untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan penerimaan pajak, seperti pada industri pusat data. Pemerintah, lanjutnya, juga perlu mengelola UMKM agar naik kelas sehingga kontribusinya terhadap ekonomi meningkat.
Sementara itu, Prof. Dr. Chandra Setiawan menekankan perlunya regulasi yang mendukung pertumbuhan, stabilitas, dan keadilan bagi pelaku usaha agar tercipta playing field yang setara. Ia mencontohkan operasional ritel modern yang menurutnya perlu diatur, termasuk terkait jam buka, agar ekosistem usaha dapat berjalan baik dan ruang bagi warung tradisional tetap tersedia.
Chandra juga menyoroti pertumbuhan ekonomi yang dinilai belum merata dan masih terpusat di Pulau Jawa. Ia menyebut indeks persaingan usaha baru kuat di 16 provinsi, sementara 16 provinsi lainnya belum berkembang optimal. Menurutnya, ketimpangan tersebut dapat menjadi hambatan untuk mencapai pertumbuhan 8 persen.
Dalam pembahasan kolaborasi akademisi, pemerintah, dan pelaku usaha, Chandra menekankan pentingnya koherensi dan konsistensi kebijakan, terutama agar regulasi keuangan, perdagangan, dan investasi saling mendukung dan tidak bertabrakan. Ia juga mengingatkan agar akademisi dilibatkan sejak tahap perumusan kebijakan, bukan hanya saat pelaksanaan. Dari sisi kampus, ia mendorong agar penelitian tidak berhenti pada publikasi, tetapi diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang dapat dipraktikkan.
Sesi tanya jawab mencuatkan isu realistis tidaknya target pertumbuhan 8 persen. Salah satu pertanyaan datang dari Eko Ariantoro, mantan President Commissioner PT Elnusa Tbk. Menanggapi hal itu, Telisa menyebut UMKM menyumbang sekitar 60 persen dari total ekonomi nasional dan berperan besar dalam penciptaan lapangan kerja. Namun, ia menekankan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada UMKM, melainkan juga membutuhkan dorongan bagi korporasi besar agar dapat menciptakan pekerjaan dan penerimaan pajak yang signifikan.
Telisa menambahkan, UMKM perlu dikelola agar naik tingkat, sementara sektor prioritas mencakup proyek hilirisasi seperti manufaktur, farmasi, petrokimia, elektronik (termasuk semikonduktor), serta kendaraan listrik (EV).
Pertanyaan lain datang dari Prof. Dr. M. Syafi'i Anwar, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pendidikan President University, mengenai pandangan atas keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace di tengah panasnya geopolitik dan adanya pro-kontra di masyarakat. Kris Wijoyo menanggapi dengan mengaitkan pada pilihan sulit para pendiri bangsa pada masa pendudukan Jepang, serta menilai keputusan Presiden Prabowo dalam situasi saat ini juga tidak mudah. Ia menyatakan keyakinannya bahwa Presiden mewarisi kebijaksanaan para pendiri bangsa.
Menutup diskusi, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji mengapresiasi pembahasan yang dinilainya komprehensif. Ia berharap forum tidak berhenti pada tataran wacana, melainkan berlanjut menjadi kolaborasi nyata. Menurutnya, nilai penting dari diskusi terletak pada tindak lanjut berupa kerja sama dan sikap optimistis memandang masa depan bangsa.
Acara ini turut dihadiri jajaran petinggi dari berbagai instansi, termasuk Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Polri dan TNI, serta para lulusan Lemhanas.
