Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 14–15 Mei diperkirakan tidak akan menghasilkan terobosan besar dalam hubungan kedua negara. Dampaknya terhadap pasar keuangan dalam jangka pendek juga diproyeksikan terbatas.
Sejumlah faktor dinilai membatasi ruang gerak Washington untuk meningkatkan tekanan terhadap Beijing. Fokus pemerintahan AS disebut masih tertuju pada perang di Iran, sementara putusan Mahkamah Agung AS sebelumnya membatasi penggunaan tarif berbasis International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) yang selama ini menjadi salah satu instrumen utama Trump dalam negosiasi. Di sisi lain, Tiongkok diperkirakan memprioritaskan stabilitas hubungan, terutama terkait isu Taiwan.
Dalam pertemuan ini, kedua negara dinilai berpeluang menyepakati beberapa langkah yang bersifat simbolis, seperti peningkatan pembelian barang pertanian AS oleh Tiongkok, perpanjangan gencatan tarif, serta pembentukan “dewan” perdagangan dan investasi bersama. Namun, perubahan kebijakan AS terkait Taiwan disebut akan menjadi capaian besar bagi Beijing.
Konteks pertemuan kali ini juga dinilai berbeda dibanding saat Trump dan Xi menyepakati gencatan perang dagang di Busan pada Oktober lalu. Selain keterlibatan AS dalam perang di Iran yang membayangi prospek pertumbuhan kedua ekonomi, putusan Mahkamah Agung AS menyatakan tarif IEEPA ilegal. Pada saat yang sama, permintaan terkait kecerdasan buatan (AI) untuk peralatan komputer disebut semakin cepat menyumbang porsi nilai impor AS.
Tidak adanya ekspektasi eskalasi baru dalam perang tarif juga dikaitkan dengan belum selesainya kerangka tarif jangka panjang AS untuk menggantikan tarif IEEPA. Putusan Mahkamah Agung membatalkan tarif “fentanyl” 10% dan tarif “timbal balik” 10% terhadap Tiongkok. Tarif “timbal balik” kemudian digantikan oleh tarif universal 10% berdasarkan Bagian 122. Meski tarif Bagian 122 juga dinyatakan ilegal oleh Pengadilan Perdagangan Internasional AS pekan lalu, tarif tersebut masih berlaku untuk sementara waktu.
Untuk jangka lebih panjang, rencana tarif AS disebut bergantung pada Bagian 301 dari Undang-Undang Perdagangan 1974, yang memungkinkan presiden memberlakukan tarif terhadap kebijakan perdagangan yang dinilai diskriminatif. Trump telah menerapkan tarif Bagian 301 terhadap Tiongkok pada masa jabatan pertamanya dan sebagian besar masih berlaku hingga kini. Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) juga telah membuka penyelidikan untuk memperluas langkah tersebut—tidak hanya terhadap Tiongkok, tetapi juga lebih dari 60 ekonomi lainnya—dengan isu kapasitas industri berlebih dan penggunaan tenaga kerja paksa. Meski topik ini diperkirakan akan ikut dibahas, penyelidikan tersebut diperkirakan baru rampung pada musim panas, sehingga untuk saat ini kemampuan AS meningkatkan tekanan tarif dinilai masih terbatas.
Selain tarif universal 10% dan kebijakan dari masa jabatan pertama, Tiongkok juga dikenai tarif spesifik produk berdasarkan Bagian 232 yang menargetkan mobil, suku cadang mobil, berbagai logam, sebagian produk farmasi, serta produk kayu. Secara keseluruhan, tarif rata-rata tertimbang perdagangan gabungan diperkirakan mendekati 20%. Pemerintahan AS diproyeksikan menargetkan tarif yang sedikit lebih tinggi dalam jangka panjang, sejalan dengan pendekatan IEEPA sebelumnya.
