Pemerintah Prancis meluncurkan paket bantuan darurat senilai EUR70 juta atau sekitar Rp1,22 triliun untuk meredam dampak lonjakan harga energi di tengah krisis pasokan global yang dipicu konflik di Timur Tengah.

Dalam pernyataan yang dikutip Anadolu Agency dan Antara pada Sabtu, 28 Maret 2026, bantuan ini difokuskan pada sektor transportasi, pertanian, dan perikanan yang dinilai paling terdampak oleh volatilitas harga bahan bakar. Pemerintah menyatakan langkah tersebut diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional sekaligus memastikan ketahanan pangan tetap terjaga.

Untuk sektor transportasi darat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah, pemerintah menyiapkan bantuan EUR50 juta dalam bentuk subsidi tetap sebesar EUR0,20 atau sekitar Rp3.490 per liter bahan bakar.

Di sektor pertanian, pemerintah membebaskan pajak solar selama satu bulan. Sementara itu, untuk sektor perikanan, dialokasikan EUR5 juta guna membantu menutupi biaya bahan bakar yang disebut telah mencapai sekitar 35 persen dari total biaya operasional.

Selain subsidi dan pembebasan pajak, pemerintah juga menyediakan skema penyangga keuangan, termasuk penangguhan pembayaran pajak serta iuran jaminan sosial tanpa denda. Tersedia pula fasilitas pinjaman “Boost Fuels” hingga EUR50.000 bagi pelaku usaha kecil.

Seluruh kebijakan dalam paket darurat ini berlaku selama April 2026.

Langkah tersebut diambil di tengah meningkatnya dampak konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang disebut telah berlangsung sejak 28 Februari. Gangguan di Selat Hormuz—jalur distribusi sekitar 20 juta barel minyak per hari—turut memicu kelangkaan pasokan energi global dan mendorong kenaikan harga minyak.