BERITA TERKINI
Prabowo Temui Ulama di Istana, Bahas Diplomasi Board of Peace dan Perkembangan Situasi Gaza

Prabowo Temui Ulama di Istana, Bahas Diplomasi Board of Peace dan Perkembangan Situasi Gaza

Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan para ulama dan tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis malam, 5 Maret 2026. Sekitar 160 ulama dan tokoh masyarakat Islam hadir dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari tiga jam.

Pertemuan tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga ruang dialog mengenai sejumlah isu strategis global. Dalam suasana yang digambarkan santai namun serius, para ulama mendengarkan penjelasan Presiden terkait perkembangan geopolitik internasional, terutama konflik yang masih berlangsung di Timur Tengah.

Isu Palestina menjadi salah satu topik yang paling banyak mendapat perhatian. Pemerintah memandang perlu menjelaskan secara langsung kepada para ulama berbagai langkah diplomasi yang sedang ditempuh Indonesia, mengingat konflik Palestina terus menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia, khususnya kalangan organisasi dan tokoh-tokoh Islam.

Dalam pertemuan itu, Prabowo juga memaparkan latar belakang keterlibatan Indonesia dalam forum internasional yang membahas upaya perdamaian Palestina, yakni Board of Peace (BoP). Menurut Presiden, keputusan untuk terlibat dalam forum tersebut didahului pertimbangan serta komunikasi dengan sejumlah negara yang memiliki perhatian terhadap situasi Palestina, dengan tujuan mendorong pengurangan konflik dan meminimalkan jatuhnya korban jiwa di Gaza.

Presiden menyampaikan bahwa sebelum bergabung dalam forum tersebut, Indonesia melakukan komunikasi intensif dengan sejumlah negara mayoritas Muslim di Timur Tengah. Negara-negara yang disebut antara lain Turki, Arab Saudi, Mesir, Qatar, Uni Emirat Arab, Pakistan, Yordania, Kuwait, dan Bahrain. Melalui komunikasi itu, Indonesia berupaya memastikan langkah diplomasi yang diambil tetap sejalan dengan semangat kerja sama dan koordinasi internasional.

Prabowo turut menyampaikan perkembangan terbaru mengenai kondisi di Gaza. Berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, intensitas konflik disebut menunjukkan tanda-tanda penurunan dalam beberapa bulan terakhir. Sejak ditandatanganinya perjanjian damai Gaza di Sharm El-Sheikh, Mesir, pada Oktober 2025, jumlah korban jiwa dalam enam bulan terakhir diperkirakan berada pada kisaran 600 hingga 1.000 orang, lebih rendah dibanding periode 2024–2025 yang disebut menyebabkan lebih dari 70.000 korban jiwa.

Meski demikian, Presiden menekankan bahwa konflik belum sepenuhnya berakhir dan bentrokan masih terjadi di beberapa wilayah. Dalam kesempatan yang sama, disampaikan pula bahwa jalur logistik darat melalui Rafah kembali dibuka setelah sebelumnya ditutup dan menghambat distribusi bantuan kemanusiaan. Dengan akses tersebut, bantuan dari komunitas internasional disebut dapat kembali disalurkan kepada warga Gaza yang membutuhkan, di tengah kerusakan infrastruktur dan keterbatasan kebutuhan dasar.

Suasana pertemuan sempat menjadi hening ketika diputar video dokumentasi bantuan kemanusiaan Indonesia untuk warga Palestina. Tayangan itu menampilkan penyaluran bantuan, termasuk makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam momen tersebut, Presiden Prabowo terlihat terharu dan menyampaikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berperan menyalurkan bantuan kemanusiaan dari masyarakat Indonesia untuk warga Palestina, serta berterima kasih kepada relawan dan lembaga kemanusiaan yang terlibat.

Pemerintah juga menyoroti bahwa bantuan untuk warga Gaza tidak hanya berasal dari negara, tetapi turut didukung partisipasi masyarakat. Solidaritas publik Indonesia terhadap Palestina selama ini diwujudkan melalui berbagai bentuk dukungan, termasuk bantuan kemanusiaan yang disalurkan lewat lembaga sosial dan kemanusiaan.

Pertemuan di Istana itu sekaligus menegaskan pentingnya dialog antara pemerintah dan tokoh agama dalam membahas isu global yang memiliki dampak emosional bagi masyarakat. Melalui komunikasi langsung, pemerintah dapat menjelaskan kebijakan dan posisi Indonesia dalam diplomasi perdamaian, sementara para ulama memperoleh gambaran lebih jelas sekaligus dapat menyampaikan pandangan serta harapan masyarakat terkait isu internasional, termasuk konflik Palestina.