Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah optimistis mampu menghadapi krisis energi global di tengah ketidakpastian situasi dunia. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 8 April 2026.
Dalam arahannya, Prabowo menilai Indonesia masih dapat menjaga stabilitas nasional meski dinamika global terus berkembang. Ia mengatakan pemerintah telah menunjukkan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dalam satu setengah tahun terakhir.
Prabowo juga mengingatkan bahwa dunia sejak lama dihadapkan pada potensi krisis global yang mencakup tiga sektor utama: pangan, energi, dan air. Menurutnya, proyeksi tersebut pernah disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui agenda Sustainable Development Goals (SDGs).
Terkait kondisi global terkini, Prabowo menyoroti konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi dunia. Meski demikian, ia menyebut posisi Indonesia relatif aman berdasarkan data yang dipelajarinya serta laporan dari para menteri.
Untuk jangka pendek, pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis guna menjaga stabilitas energi nasional, terutama dalam periode 12 bulan ke depan yang dinilai sebagai masa kritis. Salah satu fokusnya adalah pengendalian konsumsi bahan bakar.
Di saat yang sama, Prabowo menegaskan kebijakan subsidi energi akan tetap diarahkan untuk melindungi masyarakat kecil. Ia menyatakan BBM bersubsidi akan dipertahankan bagi rakyat kecil dan rakyat miskin, yang disebutnya mencakup 80 persen penduduk. Sementara itu, kelompok mampu diharapkan membayar harga pasar bila menggunakan bahan bakar non-subsidi.
Prabowo turut menekankan pentingnya percepatan transformasi menuju kemandirian energi nasional berbasis sumber daya domestik dan energi terbarukan. Ia menyebut krisis global sebagai momentum untuk mempercepat reformasi, sekaligus mendorong efisiensi, mencegah pemborosan, menutup kebocoran, dan menolak korupsi.
Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional serta memastikan kebijakan berjalan cepat, tepat, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
