Presiden Prabowo Subianto menyatakan optimistis Indonesia siap menghadapi potensi krisis energi di tengah ketidakpastian global. Ia juga menegaskan pemerintah akan mempertahankan subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi masyarakat kecil dan miskin, yang disebutnya mencakup 80 persen rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat memberikan taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah Putih, seluruh pejabat eselon I kementerian/lembaga, serta direktur utama BUMN di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/4/2026).
Dalam arahannya, Prabowo menilai Indonesia mampu menjaga stabilitas nasional meski dinamika global berlangsung tidak menentu. Ia menyebut pemerintah telah menunjukkan efektivitas dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan.
Prabowo kembali mengingatkan potensi krisis global yang, menurutnya, mencakup tiga sektor utama: pangan, energi, dan air. Ia mengatakan proyeksi itu juga pernah dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs).
Terkait situasi global terkini, Prabowo menyoroti konflik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada lonjakan harga energi dunia. Meski demikian, ia menyatakan Indonesia berada dalam posisi yang relatif aman setelah mempelajari data serta menerima laporan dari para menteri.
Prabowo menuturkan pemerintah menyiapkan langkah-langkah strategis dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas energi nasional, terutama dalam periode yang ia sebut kritis selama 12 bulan ke depan. Salah satu fokusnya adalah pengendalian konsumsi bahan bakar untuk menghadapi fase tersebut.
Di sisi perlindungan sosial, Prabowo menegaskan subsidi BBM akan dipertahankan bagi rakyat kecil dan miskin. Sementara itu, ia menyampaikan bahwa kelompok masyarakat mampu yang ingin menggunakan BBM dengan harga lebih tinggi diharapkan membayar sesuai harga pasar.
Prabowo juga menekankan pentingnya percepatan transformasi menuju kemandirian energi nasional berbasis sumber daya domestik dan energi terbarukan. Menurutnya, krisis global dapat menjadi momentum untuk mempercepat reformasi, sekaligus mendorong kerja yang lebih efisien serta mencegah pemborosan, kebocoran, dan korupsi.
Ia menyatakan komitmen pemerintah untuk memperkuat ketahanan energi nasional dan memastikan kebijakan berjalan cepat, tepat, serta berdampak langsung bagi masyarakat.
