Dinamika diplomasi Indonesia kembali menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh nasional untuk membahas posisi Indonesia di tengah perkembangan geopolitik global, termasuk mantan presiden dan wakil presiden. Namun, langkah konsolidasi itu turut memicu polemik di ruang publik, terutama setelah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) yang diprakarsai Donald Trump dan munculnya wacana kesiapan Indonesia menjadi mediator dalam konflik Amerika Serikat-Iran.
Perdebatan yang mengemuka tidak hanya menyangkut arah kebijakan luar negeri, tetapi juga mempertanyakan posisi Indonesia terkait isu Palestina. Di saat yang sama, perhatian publik mengarah pada aspek lain yang dinilai menonjol, yakni lemahnya komunikasi pemerintah dalam menjelaskan pertimbangan strategis di balik sejumlah langkah diplomasi tersebut.
Dalam rangka merespons situasi global yang dinilai semakin kompleks, Presiden Prabowo disebut aktif mengundang berbagai kalangan, mulai dari organisasi keagamaan, mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, serta sejumlah mantan wakil presiden. Konsolidasi ini dipandang menunjukkan kesadaran pemerintah atas tantangan geopolitik yang berkembang.
Meski demikian, polemik menguat setelah Indonesia masuk ke dalam BoP, forum internasional yang dikaitkan dengan Donald Trump. Pada saat bersamaan, ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat, dan Indonesia disebut siap menawarkan diri sebagai mediator. Situasi ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk diplomat senior, tokoh nasional, dan masyarakat sipil, yang mempertanyakan konsistensi serta arah diplomasi Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan Palestina.
Di tengah perdebatan tersebut, sorotan juga mengarah pada cara pemerintah mengelola komunikasi publik. Polemik dinilai tidak sepenuhnya lahir dari substansi kebijakan, melainkan dari minimnya orkestrasi komunikasi yang menjelaskan tujuan, konteks, dan dasar pertimbangan langkah-langkah diplomasi yang diambil.
Konteks global saat ini, termasuk karakter kepemimpinan Donald Trump yang dikenal agresif dan sulit diprediksi, membuat banyak negara bersikap lebih berhati-hati. Trump juga disebut mendorong penataan ulang tatanan politik internasional, termasuk gagasan membangun forum tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam situasi seperti ini, pemerintah dinilai memiliki ruang untuk menjelaskan alasan strategis di balik posisinya, tetapi penjelasan tersebut belum hadir secara kuat di ruang publik.
Dalam politik, kebijakan publik tidak hanya dinilai dari substansinya, tetapi juga dari bagaimana kebijakan itu diterangkan kepada masyarakat. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang rasional dapat terlihat membingungkan. Ketika informasi tidak disampaikan secara memadai, ruang interpretasi publik melebar dan memunculkan spekulasi yang saling bertabrakan, mulai dari kekhawatiran Indonesia terlalu dekat dengan Amerika Serikat, dugaan perubahan posisi terhadap Palestina, hingga penilaian bahwa langkah pemerintah terlalu ambisius.
Dalam sistem presidensial, juru bicara presiden atau tim komunikasi pemerintah memiliki peran strategis untuk menerjemahkan visi dan kebijakan presiden kepada publik. Peran ini menjadi jembatan antara proses pengambilan keputusan di pemerintahan dan pemahaman masyarakat. Sebagai pembanding, Gedung Putih di Amerika Serikat hampir selalu memiliki figur juru bicara yang kuat, seperti Karoline Leavitt pada masa Presiden Trump, yang dikenal konsisten menyampaikan posisi pemerintah melalui narasi terstruktur dan berulang.
Situasi berbeda dinilai terjadi di Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo disebut belum memiliki figur juru bicara presiden yang benar-benar kuat dan dominan dalam membangun narasi kebijakan. Akibatnya, ketika polemik muncul, presiden kerap menjadi sasaran langsung kritik, sementara penjelasan resmi pemerintah tidak tampil kuat untuk meredam spekulasi yang berkembang.
Tantangan komunikasi pemerintah juga dinilai semakin besar di tengah era disinformasi dan opini liar di ruang digital. Tanpa narator yang kuat, pertarungan persepsi berisiko dimenangkan oleh pihak yang lebih cepat menguasai percakapan publik. Selain itu, penjelasan yang terfragmentasi dari berbagai kementerian dan pejabat dapat menambah kebingungan karena tidak menghadirkan satu narasi yang konsisten.
Fenomena ini kerap dijelaskan melalui agenda-setting theory yang dikemukakan Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Teori tersebut menyatakan bahwa pihak yang mampu menentukan isu utama dalam percakapan publik memiliki pengaruh besar terhadap opini masyarakat. Dalam konteks polemik diplomasi saat ini, pemerintah dinilai belum cukup cepat membangun narasi mengenai alasan strategis langkah-langkah yang diambil. Akibatnya, ruang publik lebih didominasi kekhawatiran terhadap arah politik luar negeri Indonesia ketimbang penjelasan pemerintah mengenai manfaat dan tujuan kebijakan tersebut.
