Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah konkret untuk mempercepat transisi energi nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar energi global akibat eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah.
Desakan itu disampaikan dalam diskusi publik bertajuk “Akselerasi Transisi Energi Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” yang digelar di Margasiswa PMKRI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2026).
Sekretaris Jenderal PP PMKRI, Maria A. F. G. Sukmaniara, menilai ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil dalam situasi geopolitik global yang rapuh menjadi ancaman serius bagi ketahanan nasional, terutama terkait stabilitas pasokan dan harga energi di dalam negeri.
“Indonesia adalah bagian dari komunitas internasional yang terhubung langsung dengan fluktuasi perdagangan global. Konflik di Timur Tengah saat ini berdampak pada pasokan minyak dunia, dan Indonesia mulai merasakan imbasnya. Transisi energi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak demi kemandirian energi,” ujar Maria.
Maria juga menekankan bahwa agenda transisi energi tidak boleh berhenti pada tataran wacana. Menurutnya, pemerintah perlu menurunkannya ke dalam kebijakan teknis yang terukur, disertai indikator capaian yang jelas serta kajian mendalam, khususnya pada sektor hulu energi, agar proses transisi berjalan efektif dan tepat sasaran.
Ia menambahkan, langkah strategis di sektor energi harus berpihak pada kepentingan masyarakat, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan menjamin ketersediaan energi di tengah ancaman gejolak ekonomi global.
“Situasi hari ini menuntut kita untuk mendukung langkah strategis pemerintah demi stabilitas harga energi di dalam negeri. Kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama di atas gejolak ekonomi global,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, perwakilan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Widya Adi Nugroho, menyampaikan bahwa progres bauran energi nasional saat ini telah mencapai 15,75 persen. Ia mengatakan pemerintah terus mendorong percepatan transisi energi melalui kolaborasi lintas sektor.
“Percepatan transisi energi tidak bisa dilakukan pemerintah sendirian. Diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat luas,” ujar Widya.
Sementara itu, pengamat energi Ferdy Hasiman menyoroti dampak langsung konflik geopolitik terhadap stabilitas energi nasional. Ia mendorong pemerintah menyiapkan kebijakan penghematan energi yang selektif dan terukur, terutama untuk melindungi sektor-sektor vital yang menyangkut kepentingan publik.
“Pemerintah perlu membuat kebijakan penghematan energi dengan tetap memprioritaskan sektor vital seperti transportasi publik, fasilitas kesehatan, dan layanan dasar lainnya agar aktivitas ekonomi rakyat tidak lumpuh akibat lonjakan harga atau kelangkaan pasokan,” jelas Ferdy.
Diskusi publik tersebut merupakan kolaborasi antara Kesekjenan PP PMKRI dan Lembaga Isu Kemaritiman PP PMKRI yang dipimpin Valentinus Jimmy Langi Laka. Kegiatan ini disebut sebagai upaya kontribusi pemikiran mahasiswa dalam mengawal kebijakan strategis nasional, khususnya di sektor energi.
