Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menilai kemandirian energi nasional menjadi keharusan strategis di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu. Salah satu langkah yang didorong adalah desentralisasi energi berbasis desa untuk memperkuat ketahanan energi dari tingkat lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan Kapoksi Komisi XII DPR Fraksi PKB, Ratna Juwita, dalam diskusi publik bertajuk “Krisis Energi Global, Momentum Wujudkan Ketahanan Energi Nasional” yang digelar Fraksi PKB di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (14/4/2026). Kegiatan itu menghadirkan Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM Laode Sulaeman, Anggota Dewan Energi Nasional M. Khalid Syeirazi, Director Corporate Marketing Pertamina Patra Niaga Alimuddin Baso, serta Direktur Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa.
Ratna memaparkan, kebutuhan energi nasional saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari, sementara produksi (lifting) minyak domestik berada di kisaran 605 ribu barel per hari. Selisih sekitar 1 juta barel yang dipenuhi melalui impor, menurutnya, menjadi ancaman serius bagi stabilitas fiskal dan daya beli masyarakat ketika harga minyak dunia bergejolak.
“Konflik terjadi di luar negeri, tetapi kita ikut menanggung dampaknya melalui tekanan nilai tukar dan beban APBN. Ini menunjukkan betapa rentannya posisi kita jika belum mandiri secara energi. Kondisi krisis ini harus menjadi momentum emas untuk melompat lebih tinggi menuju kedaulatan energi,” ujar Ratna.
Untuk memperkuat fondasi energi nasional, Fraksi PKB mendorong pemerintah segera memperkuat cadangan energi strategis nasional (strategic petroleum reserve). Selama ini, Indonesia dinilai baru memiliki cadangan operasional milik Pertamina tanpa buffer energi milik negara yang kuat untuk menghadapi gangguan distribusi global.
Selain itu, PKB juga menekankan pentingnya penguatan riset dan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dengan melibatkan akademisi dan lembaga penelitian secara masif. Ratna menilai transisi energi tidak boleh hanya bersifat teknokratis, melainkan perlu berbasis komunitas dengan mendorong sekitar 80 ribu desa di Indonesia menjadi pusat kemandirian energi lokal.
“Kita harus mendorong paradigma desentralisasi energi. Jika desa mandiri energi melalui sumber daya lokal, maka Indonesia akan berdaulat. Transisi energi bukan sekadar berpindah dari fosil ke listrik, tetapi proses distribusi kedaulatan energi kepada rakyat,” kata legislator asal Jawa Timur tersebut.
Di sisi lain, Fraksi PKB mengingatkan agar kebijakan distribusi BBM bersubsidi dijalankan secara adil dan tepat sasaran. Pengawasan, menurut mereka, perlu diperketat agar subsidi tidak bocor ke sektor industri besar atau pertambangan. PKB juga menilai penyelamatan subsidi energi melalui efisiensi dapat dialokasikan kembali untuk investasi infrastruktur hijau dan penciptaan lapangan kerja baru atau green jobs.
“Politik energi kita harus fundamental dan berpihak pada rakyat. Kita ingin sistem energi Indonesia menjadi lebih mandiri, adil, dan berkelanjutan sebagai fondasi masa depan generasi mendatang,” pungkas Ratna.
