Para pemimpin industri minyak dan sejumlah menteri energi yang berkumpul dalam konferensi energi CERAWeek di Houston, Amerika Serikat, menyampaikan kekhawatiran mendalam mengenai dampak ekonomi jangka panjang dari konflik di Timur Tengah. Di tengah peringatan tersebut, Menteri Energi AS Chris Wright menyatakan pandangan yang meremehkan tingkat keparahan krisis.
Konflik itu memicu gangguan pasokan energi yang disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah setelah Selat Hormuz—jalur pelayaran bagi sekitar seperlima minyak dan gas dunia—diblokade. Serangan juga dilaporkan merusak infrastruktur produksi energi di Timur Tengah, termasuk fasilitas gas alam cair (LNG) besar milik Qatar Energy. Perbaikan diperkirakan membutuhkan waktu bertahun-tahun.
Di pasar, harga minyak mentah Brent bertahan di sekitar US$100 per barel. Sementara itu, harga bensin dilaporkan telah meningkat lebih dari 30% sejak konflik dimulai.
CEO TotalEnergies Patrick Pouyanne memperingatkan bahwa dampak krisis tidak hanya terbatas pada kenaikan harga energi. Ia menyoroti gangguan pada rantai pasokan lain, khususnya helium, yang disebut penting untuk pembuatan chip semikonduktor dan peralatan medis. Analis JP Morgan juga menyampaikan bahwa penghentian produksi dengan cepat memicu kekurangan minyak mentah dan produk olahan di Asia.
Dari sisi dampak makroekonomi, CEO ADNOC Sultan Al Jaber menilai kenaikan harga minyak menghambat pertumbuhan ekonomi global dan menekan biaya hidup rumah tangga. Ben Marshall, CEO Vitol Americas, memperkirakan permintaan dapat turun signifikan apabila harga minyak mencapai US$120 per barel. Dalam konteks ini, BNP Paribas menaikkan proyeksi inflasi inti global pada 2026 menjadi 3,2%.
Sementara itu, CEO Chevron Mike Wirth berpandangan harga minyak saat ini belum sepenuhnya mencerminkan risiko akibat penutupan Selat Hormuz. Meski Amerika Serikat dan negara-negara anggota Badan Energi Internasional (IEA) telah melepas rekor 400 juta barel minyak dari cadangan—dengan kontribusi AS 172 juta barel dan Jepang 80 juta barel—Wakil Menteri Jepang Takehiko Matsuo menilai langkah tersebut masih belum cukup untuk menenangkan pasar.
