Jakarta — Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) Hery Gunardi menilai industri perbankan Indonesia masih menunjukkan resiliensi di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski demikian, ia menekankan perlunya strategi antisipatif untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dan keberlanjutan pertumbuhan ke depan.
Pernyataan itu disampaikan Hery, yang juga Direktur Utama BRI, dalam forum CFO PERBANAS bertema “Driving Acceleration with Accountability” di Jakarta, Jumat, 6 Maret 2026. Acara tersebut dihadiri antara lain oleh Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.
Dalam paparannya, Hery menyebut fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 berada pada level yang solid. Ia merujuk pada pertumbuhan kredit per Januari 2026 yang mencapai 9,96% secara tahunan (year on year/YoY), naik dibandingkan posisi 2025 di kisaran 9,63% YoY. Pada saat yang sama, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 13,48% YoY.
Dari sisi kualitas aset, rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) disebut masih terjaga di kisaran 2,14%. Sementara ketahanan permodalan industri perbankan tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,87%.
Hery menambahkan, sejumlah indikator profitabilitas menghadapi tekanan moderat seiring meningkatnya biaya operasional. Karena itu, menurutnya, perbankan perlu tetap waspada dan antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan, meski prospek industri secara umum dinilai masih cukup baik.
Ia juga menyoroti ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Ketidakpastian tersebut, menurutnya, dapat menekan kinerja sektor usaha dan meningkatkan risiko NPL, sehingga perbankan dituntut lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Untuk merespons tantangan itu, Hery memaparkan sejumlah langkah mitigasi yang perlu dipersiapkan industri perbankan. Pertama, penguatan manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM, penerapan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta pengetatan disiplin kredit dan risk-based pricing.
Kedua, perbankan diminta memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR), termasuk menyiapkan bantalan arus kas yang cukup.
Ketiga, perbankan perlu mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing. Hery menilai langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valas bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.
Sejalan dengan pandangan tersebut, Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menyampaikan bahwa kondisi perbankan nasional dinilai masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan. Ia menambahkan, dari sisi likuiditas, kondisi perbankan masih ample dan indikator utama berada di atas ambang batas minimal yang ditetapkan regulator.
