Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) Hery Gunardi menyatakan industri perbankan turut menghadapi tantangan ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang terjadi di Timur Tengah. Menurut dia, langkah mitigasi risiko diperlukan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan.
Hery menjelaskan, ketegangan geopolitik yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan kenaikan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Pada saat yang sama, ketidakpastian ekonomi juga dapat menekan kinerja sektor usaha. Pernyataan itu disampaikan Hery dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 Maret 2026.
Ia menilai kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko kredit bermasalah atau non performing loan (NPL). Dampak ini pada akhirnya menuntut perbankan lebih selektif dalam penyaluran kredit, sekaligus memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk itu menyebut ada tiga hal yang perlu dipersiapkan perbankan. Pertama, memperkuat manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada bahan bakar minyak (BBM). Selain itu, bank perlu menerapkan early warning system terhadap potensi pemburukan NPL, serta memperketat disiplin kredit dan risk-based pricing.
Kedua, perbankan diminta memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). “Tak ada pilihan lain, perbankan harus memiliki bantalan arus kas yang cukup,” ujar Hery.
Ketiga, bank perlu mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valuta asing, serta mengelola maturity mismatch valuta asing.
Hery menilai langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor-sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, agar aktivitas perdagangan nasional tetap berjalan lancar.
Sementara itu, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Deden Firman Hendarsyah mengatakan kondisi perbankan nasional dinilai masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan. Menurut Deden, industri perbankan memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global.
“Demikian pula dari sisi likuiditas, kondisinya masih ample dan seluruh indikator utama berada di atas threshold minimal yang ditetapkan regulator,” ucap Deden.
Di tengah tantangan pada kuartal I, Hery menilai fundamental industri perbankan nasional masih solid. Ia merujuk pada pertumbuhan kredit per Januari 2026 yang mencapai 9,96 persen secara tahunan, meningkat dibandingkan 2025 sebesar 9,63 persen.
Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 13,48 persen secara year on year. Rasio NPL disebut masih terjaga di kisaran 2,14 persen. Adapun ketahanan permodalan industri perbankan juga dinilai tetap kuat dengan Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,87 persen.
Meski demikian, Hery menekankan perlunya kewaspadaan menghadapi berbagai potensi risiko ke depan. “Walaupun outlook industri perbankan secara umum masih cukup baik, tapi kita harus tetap antisipatif terhadap berbagai potensi risiko ke depan,” kata dia.
