Industri perbankan Indonesia dinilai masih menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global yang kian kompleks. Meski demikian, sejumlah langkah strategis dinilai perlu disiapkan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan sekaligus memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Perhimpunan Bank Nasional (PERBANAS) yang juga Direktur Utama BRI, Hery Gunardi, dalam forum CFO PERBANAS bertema “Driving Acceleration with Accountability” di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan dan Pengendalian Kualitas OJK Deden Firman Hendarsyah, Ketua Dewan Kehormatan PERBANAS Agus Martowardojo, serta Ketua Badan Pengawas PERBANAS Kartika Wirjoatmodjo.
Dalam paparannya, Hery menyebut fundamental industri perbankan nasional hingga awal 2026 masih solid. Ia merujuk pada pertumbuhan kredit Januari 2026 yang mencapai 9,96% secara tahunan (year on year/YoY), meningkat dibandingkan sekitar 9,63% YoY pada periode sebelumnya.
Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat tumbuh 13,48% YoY. Sementara rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) masih terjaga di kisaran 2,14%. Ketahanan permodalan juga dinilai kuat, tercermin dari Capital Adequacy Ratio (CAR) sekitar 25,87%.
Meski demikian, Hery mengingatkan adanya tekanan moderat pada sebagian indikator profitabilitas seiring meningkatnya biaya operasional. Ia menilai perbankan perlu tetap waspada dan antisipatif terhadap potensi risiko ke depan, meski outlook industri secara umum masih cukup baik.
Menurut Hery, ketegangan geopolitik global yang berkepanjangan berpotensi mendorong inflasi energi dan harga pangan, menekan daya beli masyarakat, serta memperlambat aktivitas ekonomi. Ketidakpastian ekonomi juga dapat menekan kinerja sektor usaha dan meningkatkan risiko kredit bermasalah. Karena itu, perbankan dituntut lebih selektif dalam penyaluran kredit serta memperkuat pengelolaan risiko dan kualitas aset.
Untuk menghadapi risiko global tersebut, Hery memaparkan sejumlah langkah mitigasi yang perlu diperkuat. Pertama, penguatan manajemen risiko melalui stress test sektoral pada portofolio di sektor transportasi, logistik, dan manufaktur yang sangat bergantung pada BBM. Selain itu, perbankan diminta memperkuat early warning system terhadap potensi pemburukan NPL serta memperketat disiplin kredit dan menerapkan risk-based pricing.
Kedua, perbankan perlu memastikan ketersediaan likuiditas yang memadai untuk menghadapi potensi volatilitas arus dana, antara lain dengan memperkuat Liquidity Coverage Ratio (LCR) dan Net Stable Funding Ratio (NSFR). Hery menekankan pentingnya bantalan arus kas yang cukup.
Ketiga, perbankan diminta mengelola risiko nilai tukar dan likuiditas valuta asing dengan menjaga posisi devisa neto (PDN) tetap konservatif, memperkuat strategi lindung nilai (hedging) untuk eksposur valas, serta mengelola maturity mismatch valuta asing. Hery menilai langkah ini penting untuk memastikan ketersediaan likuiditas valuta asing bagi sektor strategis, termasuk eksportir dan importir, guna menjaga kelancaran aktivitas perdagangan nasional.
Sejalan dengan itu, Deputi Komisioner OJK Deden Firman Hendarsyah menilai perbankan nasional masih cukup resilien, terutama dari sisi permodalan. Ia menyebut industri memiliki bantalan permodalan yang kuat untuk menghadapi dinamika global.
Deden juga menyampaikan bahwa dari sisi likuiditas, kondisi perbankan masih memadai. Ia menegaskan seluruh indikator utama likuiditas berada di atas ambang batas minimal yang ditetapkan regulator.
